Jombang || radarjatim.co~Laporan warga Jatigedong melalui LSM LPHM Pandawa ke Polres Jombang terkait dugaan penyelewengan dana bumdes Aneka Usaha tahun 2020 hingga berujung pemeriksaan dan gelar perkara terus bergulir. Pasalnya, laporan yang dimasukkan LSM LPHM sejak tahun 2021, masih menyisakan misteri dan bermacam pertanyaan. Ini terjadi karena aksi saling lempar antara penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Jombang dengan Inspektorat Jombang.
Setelah menerima SP2HP dari unit tipidkor Polres Jombang tentang hasil gelar perkara internal yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan penyelewengan, tetapi hanya kesalahan administrasi, sehingga berkas dikembalikan ke inspektorat selaku APIP, kepada sejumlah awak media Sabtu 29-04-2023 Cucuk Wahyu Riyanto selaku ketua LSM LPHM Pandawa mengatakan, Padahal dana yang sudah dikeluarkan 588jt dan ternyata sebagian dipakai oleh pemdes dan pengurus bumdes sebesar 200jt lebih tersebut jelas jelas telah diakui dihadapan penyidik dan inspektorat
“Apakah dana yang diambil tidak sesuai mekanisme keuangan dan pertanggung jawaban, kemudian dikembalikan bisa menghilangkan unsur pidananya? kalo kami tidak melaporkan jelas uang tersebut akan raib,” ungkap cucuk dengan nada kesal
Karena kurang puas dengan jawaban penyidik yang selalu melempar permasalahan ke inspektorat maka pada Senin 03-04-2023 Cucuk bersama awak media mendatangi kantor inspektorat Jombang dan ditemui langsung oleh Kepala inspektorat Abdul Majid Nindyagung bersama inspektorat pembantu (Irban) investigasi serta beberapa staf auditor diruang rapat lantai dua gedung inspektorat Jombang.
Akhirnya tabir dugaan penyelewengan dana Bumdes Jatigedong mulai terkuak. Saat dikonfirmasi, irban eko prasetyo mengaku sebelum ada laporan dari LSM LPHM Pandawa, dan permintaan dari penyidik Polres Jombang terkait audit ternyata sudah mendapat aduan dari pihak Pemdes Jatigedong untuk memeriksa seluruh cash flow neraca keuangan di Bumdes Jatigedong.
“Jadi sebelum kami dimintai pihak Polres Jombang dalam hal ini Unit Tipikor pada tanggal 21 November 2021 lalu, kami sudah melakukan auditing ke Bumdes Jatigedong,” papar Eko Prasetyo.
Bahkan Eko mengakui, ada beberapa kesalahan dalam sistem pelaporan neraca keuangan. Sehingga angka 588 juta itu terdapat tumpang tindih antara pengeluaran dan piutang. Namun secara keseluruhan terdapat angka yang belum dilaporkan termasuk beberapa item yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurus Bumdes Jatigedong. Diantaranya dana Bumdes dipinjam Pemdes Jatigedong, untuk perbaikan mobil siaga desa, THR, dana rapid tes covid, hingga perbaikan taman dan lain lain.
“Seluruh bukti kuitansi ada banyak ya (sambil menunjukkan fotocopy puluhan kuitansi),” jelas Eko diamini beberapa staf auditor yang lain.
Namun ironisnya, saat didesak tentang pengembalian dana ratusan juta tersebut, Eko berdalih bahwa kewenangan inspektorat hanya audit saja sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Selebihnya soal dana yang konon katanya dikembaikan oleh pihak Bumdes dan Pemdes yang juga sempat meminjam uang hingga 200 juta lebih, itu adalah kewenangan Penyidik Unit Tipikor.
“Kami hanya memeriksa dan membantu perbaikan pelaporan keuangan sesuai dana yang dilaporkan sejumlah 588 juta tersebut. Kami tidak bisa melacak apakah benar dana-dana yang dilaporkan LSM LPHM telah dikembalikan oleh pihak Pemdes Jatigedong dan beberapa perangkat serta pengurus Bumdes,” urai Eko.
Kepala inspektorat Jombang juga mengatakan” Kalau mengenai mekanisme pengembaliannya kami tidak tahu persis dan kami tidak pernah melihat secara langsung uang-uang pengembaliannya. Kami hanya berdasarkan dari bukti kwitansi (sambil menunjukkan setumpuk kwitansi). Serta masih ada dana-dana lain yang memang belum dikembalikan. Semisal seperti keuntungan jual masker 16 juta dan uang 11 juta yang dipinjam pihak Pemdes Jatigedong,” papar mantan Kabag Hukum Setkab Jombang.
Saat pertemuan tersebut Cucuk juga menanyakan terkait pengeluaran bumdes untuk pembayaran pajak pph senilai 90 juta lebih tersebut dan dijawab oleh kepala inspektorat bahwa pajak juga belum dibayarkan akan tetapi menurut keterangan uangnya masih ada
“Belum dibayarkan tapi uangnya masih ada sejumlah 90 juta rupiah, tapi itu diluar kewenangan kami. Soal pajak Bumdes Jatigedong bisa ditanyakan ke kantor pajak pratama,” jelas Agung
Ironisnya, keterangan terbuka dari pihak inspektorat Jombang saat dikroscek ke Rifinardi Direktur Bumdes Jatigedong justru sebaliknya. Ia mangatakan, pajak Bumdes Jatigedong sebesar 90 juta sudah dibayarkan ke Kantor Pajak Jombang. Namun tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran pajak dan kapan dibayarka
Bahkan saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), saat ditanya tentang laporan pengeluaran keuangan tahun 2020, pajak tahun 2020 dan Dana Pokmas yang tidak ada laporannya, Rifinardi hanya menjawab dengan kalimat singkat berbunyi: “Pajak sdh terbayar Lap melalui komisaris uang pokmas pengelola yang tahu,” jawabnya.
Sementara itu secara terpisah, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Jatigedong sekaligus Komisaris Bumdes ST. Junaidah terkait dugaan penyelewengan dana Rp.588 juta tersebut, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban sama sekali.
(Kabiro:Tiono)
