RADARJATIM.CO ~ Saban tahun, ketika bulan Mei menjelang, kita disapa dua peringatan besar: Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei). Bagi sebagian orang, ini sekadar rangkaian upacara bendera dan pidato seremonial. Namun bagi saya, sebagai seorang yang mengabdikan diri pada pendidikan dasar, kedua tanggal ini bukan sekadar catatan sejarah. Mereka adalah sebuah panggilan untuk terus bertanya: Sejauh mana kita benar-benar bangkit? Dan di mana posisi pendidikan dasar dalam kebangkitan itu?
Izinkan saya, sebagai seorang yang setiap hari bergelut dengan persoalan anak-anak usia dini, guru-guru SD di pelosok, dan kebijakan kurikulum, mengajak Anda merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan dengan retorika tinggi, melainkan dengan jujur melihat kenyataan di lapangan.
Bagian I: Sang Aktor Utama yang Terlupakan
Kita sering membicarakan Hari Kebangkitan Nasional dengan bangga: Boedi Oetomo, STOVIA, Dr. Soetomo, dan para mahasiswa. Namun, ada satu fakta mendasar yang terlupa: aktor utama kebangkitan itu adalah para pelajar; dan para pelajar itu duduk di bangku pendidikan dasar dan menengah.
Organisasi Boedi Oetomo (BO) lahir pada 20 Mei 1908, diprakarsai oleh para mahasiswa kedokteran STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen). Tujuan organisasi ini jelas tertulis: “menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang terhormat melalui pergerakan dalam bidang pengajaran”. Perhatikan kata pengajaran, cikal bakal pendidikan. Para pendiri bangsa sejak awal sadar bahwa tanpa pendidikan, tidak ada kebangkitan. Justru karena mereka bersekolah, karena mereka membaca, karena mereka duduk bersama di ruang kelas yang panas itulah kesadaran kolektif itu lahir.
Dr. Soetomo sendiri dikenal sebagai tokoh yang sangat menjunjung pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia tidak hanya mendirikan organisasi, tetapi juga mendirikan Indonesische Studie-club di Surabaya pada 1924 untuk meningkatkan kesadaran politik dan kecerdasan masyarakat pribumi. Di sisi lain, Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh BO kemudian hari, mendirikan Taman Siswa pada 1922 sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi kaum pribumi yang tak terjamah sekolah-sekolah kolonial. Beliau menanamkan rasa kebangsaan pada setiap anak didiknya, dengan metode yang menggabungkan perspektif barat dan budaya nasional.
Dari sinilah kita belajar: Kebangkitan nasional bukanlah pekerjaan orang dewasa yang sudah jadi, melainkan proyek jangka panjang yang berakar di ruang-ruang kelas. Mereka yang kemudian menjadi pemimpin bangsa, Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan lainnya adalah produk dari sistem pendidikan yang saat itu sedang bergolak. Kebangkitan dimulai ketika anak-anak diajarkan untuk tidak sekadar menerima, tetapi bertanya. Tidak sekadar patuh, tetapi berpikir kritis.
Bagian II: Ironi di Era “Merdeka”
Sekarang, lebih dari satu abad kemudian, kita merdeka secara politik. Tapi pertanyaan besar: Apakah pendidikan kita sudah benar-benar membebaskan? Sebagai profesor pendidikan dasar yang sering turun ke lapangan, saya melihat ironi yang memilukan.
Pertama, krisis literasi dan numerasi yang membandel. Data Asesmen Nasional (AN) tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 50 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi. Setengah dari anak-anak kita tidak bisa membaca dengan pemahaman yang baik atau melakukan hitungan dasar yang memadai. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah potret nyata bahwa fondasi pendidikan dasar kita sedang rapuh. Di kelas 3 SD, seorang anak seharusnya sudah bisa membaca untuk belajar (reading to learn), bukan lagi belajar membaca (learning to read). Namun realitas di lapangan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih jauh dari capaian itu.
Kedua, akses yang belum merata. Rata-rata lama sekolah nasional baru mencapai 8,85 tahun, masih di bawah target wajib belajar 12 tahun. Artinya, masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah. Akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah tertentu. Ketika seorang anak di Pulau Jawa sudah sibuk dengan les dan ekstrakurikuler, seorang anak di pedalaman Papua mungkin masih berjuang mencari guru yang mau mengajar.
Ketiga, krisis makna pendidikan. Di era digital ini, banyak sekolah dan orang tua terperangkap dalam perlombaan nilai, peringkat, dan prestasi semu. Pendidikan dipersempit maknanya menjadi sekadar transfer pengetahuan. Anak-anak dijejali rumus dan hafalan, tetapi dibiarkan tumpul empatinya terhadap sesama. Saya sering menjumpai anak yang pintar secara kognitif, nilai matematikanya sempurna, tetapi tidak bisa bekerja sama dalam tim, tidak peka terhadap teman yang kesulitan, dan tidak memiliki rasa ingin tahu tentang dunia di sekitarnya. Padahal, hakikat pendidikan, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia, membebaskan potensinya, bukan mengurungnya dalam kandang kurikulum yang sempit.
Inilah ironi kita: Di era di mana akses informasi melimpah, justru kita kehilangan orientasi tentang apa sebenarnya tujuan pendidikan. Kita sibuk mengejar output (nilai ujian), tetapi lupa pada outcome (manusia yang utuh). Kebangkitan nasional tidak akan pernah tercapai jika pendidikannya hanya menghasilkan robot-robot pintar yang kehilangan akal budi pekerti.
Bagian III: “Merdeka Belajar” Sebuah Harapan, Sekaligus Tantangan
Di tengah gelapnya tantangan, ada secercah harapan yang patut kita sambut baik.
Kurikulum Merdeka, yang mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2026, adalah upaya serius untuk membenahi arah pendidikan kita.
Apa kabar baiknya? Kurikulum Merdeka versi final dan matang ini tidak lagi sekadar “kejar materi” (yang selama ini membuat guru dan murid terengah-engah mengejar target), tetapi bergeser menuju pembelajaran mendalam (deep learning) yang menekankan penguasaan fundamental konsep-konsep esensial. Ini adalah kabar yang saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun sebagai pendidik. Selama ini, kurikulum kita terlalu padat sehingga guru lebih fokus menyelesaikan materi daripada mengembangkan kemampuan siswa secara mendalam.
Selain itu, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) diperkuat menjadi pembiasaan karakter yang terintegrasi, dengan fokus pada pengembangan soft skill vital seperti gotong royong, kreativitas, dan nalar kritis secara konsisten, bukan sekadar menghasilkan produk proyek. Penambahan mata pelajaran pilihan “Koding dan Kecerdasan Artifisial (Coding and AI)” mulai tahun ajaran 2025/2026 juga menunjukkan bahwa kurikulum kita mulai adaptif terhadap tantangan zaman.
Namun, sebagai akademisi yang realistis, saya juga harus menyampaikan catatan kritis. Perubahan kurikulum yang baik di atas kertas tidak otomatis berhasil di lapangan. Tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan Kurikulum Merdeka:
1. Kesiapan guru. Tidak mungkin kita menuntut deep learning jika guru sendiri tidak pernah diajak mengalami pembelajaran yang mendalam selama pendidikan dan pelatihannya. Sebagian guru belum sepenuhnya memahami penerapan pendekatan yang dituntut kurikulum baru. Pemerintah harus investasi besar-besaran pada peningkatan kompetensi guru, bukan sekadar meluncurkan kebijakan dari atas.
2. Sarana dan prasarana. Pembelajaran berbasis proyek, coding, dan deep learning membutuhkan infrastruktur yang memadai. Di kota besar, mungkin ini bukan masalah. Tapi bagaimana dengan sekolah di pedalaman yang listrik saja mati bergantian, apalagi akses komputer dan internet? Pemerataan sarana adalah prasyarat mutlak.
3. Perubahan paradigma orang tua dan masyarakat. Selama masyarakat masih mengukur keberhasilan sekolah hanya dari nilai ujian dan peringkat, selama itu pula tekanan untuk “mengajar materi” akan terus membayangi guru. Kita perlu sosialisasi massal bahwa pendidikan bukanlah perlombaan nilai, melainkan proses membentuk manusia yang utuh.
Kurikulum Merdeka adalah sebuah harapan. Namun harapan tanpa kerja keras hanyalah mimpi. Kita semua, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, harus bahu-membahu mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan.
Bagian IV: Tiga Pesan Sejarah untuk Pendidikan Dasar Hari Ini
Apa yang bisa kita petik dari sejarah kebangkitan nasional untuk pendidikan dasar di era modern? Setidaknya ada tiga pesan penting.
Pertama, pendidikan dasar adalah medan pertempuran ideologi. Boedi Oetomo lahir dari kesadaran bahwa sekolah tidak boleh netral. Sekolah harus menjadi tempat di mana anak-anak belajar untuk mencintai bangsanya, bangga pada budayanya, dan kritis terhadap ketidakadilan. Saat ini, bahaya yang kita hadapi bukan lagi penjajah fisik, tetapi penjajahan ideologi: radikalisme, intoleransi, dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sekolah dasar harus menjadi benteng paling depan untuk menanamkan Pancasila, moderasi beragama, dan cinta tanah air. Bukan dengan cara menghafal butir-butir sila, tetapi dengan pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Para pendiri Boedi Oetomo bisa bergerak karena ada guru-guru seperti Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang berkeliling Jawa mencari dana untuk membiayai pelajar pintar namun tidak mampu. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta demi mencerdaskan generasi muda. Hari ini, kita masih memiliki jutaan guru honorer dengan kesejahteraan yang memprihatinkan. Kita masih punya guru-guru di daerah terpencil yang mengajar dengan fasilitas seadanya. Pemerintah harus serius memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan guru. Karena tidak mungkin kita menuntut pendidikan berkualitas dari guru yang hidupnya masih di bawah garis kesejahteraan.
Ketiga, anak harus menjadi pusat (bukan objek) pendidikan. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal, Ing ngarso sung tulodo (di depan memberi teladan), Ing madya mangun karso (di tengah membangun kemauan), Tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), menempatkan anak sebagai subjek yang harus diberi ruang untuk berkembang, bukan sekadar ditempeli ilmu. Dalam praktik pendidikan dasar masa kini, kita masih sering “memelopori” anak, memaksa mereka mengakui buah pikiran orang dewasa. Padahal, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara: “Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu ‘dipelopori’, atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan”. Biarkan ana-kanak SD bertanya, bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar dari kesalahan itu; Itulah pendidikan yang sesungguhnya.
Bagian V: Bukan Sekadar Peringatan, Tapi Aksi Nyata
Hari Kebangkitan Nasional bukanlah hari untuk berdiam diri. Bagi kita para pendidik, ini adalah hari untuk introspeksi: Apakah kelaskelas kita sudah menjadi tempat di mana anak-anak benar-benar “bangkit” menjadi diri mereka yang terbaik? Apakah sekolah-sekolah kita sudah menjadi taman yang menyuburkan akal budi dan karakter luhur?
Saya mengajak semua elemen bangsa, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk melakukan tiga aksi nyata.
Pertama, perkuat fondasi literasi dan numerasi di kelas-kelas awal (SD kelas 13). Jangan biarkan anak-anak memasuki kelas 4 tanpa kemampuan membaca dan
berhitung yang memadai. Ini membutuhkan metode pengajaran yang tepat, guru yang terlatih, dan sistem deteksi dini yang baik. Jika fondasinya kuat, bangunan pendidikan di atasnya akan kokoh.
Kedua, hidupkan kembali budaya membaca dan berdiskusi di sekolah. Boedi Oetomo lahir dari diskusi para mahasiswa yang membaca majalah Retno Doemilah dan terinspirasi oleh ide-ide Dr. Wahidin. Hari ini, layar gadget telah menggantikan buku, dan obrolan daring telah menggantikan diskusi tatap muka yang hangat. Mari kita ciptakan kembali ruang-ruang di mana anak-anak bisa membaca buku dengan tenang, lalu mendiskusikan isinya dengan teman dan guru. Buku adalah pintu menuju dunia. Membaca adalah senjata paling ampuh melawan kebodohan.
Ketiga, libatkan orang tua sebagai mitra pendidikan. Tidak mungkin sekolah sendirian membentuk karakter anak. Orang tua harus menjadi teladan pertama dan utama di rumah. Jika di sekolah diajarkan jujur tetapi di rumah anak melihat orang tua berbohong, atau di sekolah diajarkan disiplin tetapi di rumah tidak ada aturan yang konsisten, maka pendidikan akan gagal. Pemerintah dan sekolah harus merancang program yang secara sistematis melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, bukan sekadar menghadiri rapat pembagian rapor.
Penutup: Kebangkitan yang Tak Pernah Usai
Hari Kebangkitan Nasional telah diperingati lebih dari satu abad. Namun pada hakikatnya, kebangkitan itu tak pernah usai. Ia terus berlangsung setiap hari, di setiap ruang kelas, di setiap interaksi antara guru dan murid, di setiap buku yang dibaca dan pertanyaan yang diajukan.
Sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan dimulai dari pendidikan dasar. Boedi Oetomo lahir di ruang kelas STOVIA, bukan di gedung-gedung megah. Taman Siswa dirintis di Yogyakarta dengan penuh keterbatasan, namun mampu melahirkan generasi yang sadar akan hak dan martabatnya sebagai bangsa merdeka.
Maka, jika kita benar-benar menginginkan Indonesia bangkit menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaya saing di abad ke21, mulailah dari hal yang paling kecil sekaligus paling fundamental: perbaiki pendidikan dasar kita. Beri setiap anak akses pada sekolah yang layak. Bekali setiap guru dengan kompetensi dan kesejahteraan yang memadai. Rancang kurikulum yang membebaskan, bukan mengurung. Dan yang terpenting, kembalikan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bangkitkan kembali jiwa-jiwa pencerahan di setiap ruang kelas, di setiap sekolah dasar di seluruh penjuru Nusantara. Karena di sanalah, di antara debu kapur tulis dan coretan pensil anak-anak, terletak masa depan kebangkitan Indonesia yang sesungguhnya.
