Penulis: KH. Yahya Cholil Tsaquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
RADARJATIM.CO~Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). merupakan konsensus global yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, keteraturan hukum dan kelestarian lingkungan.
Kesepakatan tersebut dilatarbelakangi oleh semakin melebarnya disparitas sosio-ekonomi dan degradasi kualitas kehidupan diberbagai negara di dunia. Secara praktis, TPB/SDGs dilaksanakan dengan prinsip universal yang mengharuskan stake holder untuk menetapka tujuan dan sasaran yang transformatif, komprehensif dan berkelanjutan. Prinsip lain adalah integration yang mendorong pelaksanaan yang terintegrasi dengan semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.
Kemudian prinsip berikutnya adalah no one left Behind yang mendorong adanya partisipasi semua pihak dan menjamin keterjangkauan manfaat pada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat global, diperlukan upaya konkrit semua pihak untuk menyemai kembali pola relasi sosial dan relasi ekologis diberbagai level masyarakat.
Agenda besar TPB/SDGs ini akan berlangsung hingga 2030. Demi terwujudnya agenda yang ambisius dalam periode yang relatif singkat ini memerlukan perjuangan ekstra dari seluruh pemangku kepentingan. Di Indonesia, upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun kabupaten/ kota.
Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas sebagai penerima mandat dari Pemerintah Indonesia berperan untuk mengkoordinasi pengintegrasian SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional tersebut. Selain sinergi kebijakan pemerintah, diperlukan juga partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) dalam pencapaian TPB/SDGs ini. Untuk mendorong partisipasi tersebut, diperlukan determinasi dari berbagai arah, tak terkecuali dari perspektif agama.
Buku dengan judul “Fikih Sustainable Development Goals (SDGs): Legitimasi dan Formulasi fikih tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” yang disusun atas kerjasama kementerian perencanaan pembangunan Nasional (PPN), PBNU dan Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia (PPKSI) ini merupakan narasi atau pendekatan keislaman untuk mendukung upaya pencapaian TPB/ SDGs.
Ia adalah produk pemikiran yang dihasilkan dari upaya bersama (ijtihad jama’i) dalam rangka merumuskan pandangan kongkrit Islam (fikih) untuk pembangunan berkelanjutan. Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan dalam buku ini hendak membuktikan bahwa Islam dengan visi rahmatan lil ‘alamin-nya memiliki pandangan dan nilainilai yang dapat menjadi pedoman—khususnya bagi umat muslim— untuk berpartisipasi mewujudkan TPB/SDGs.
Bagi umat muslim, mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sesungguhnya adalah upaya untuk mempertahankan keseimbangan (mizan) yang dianugerahkan Allah dalam penciptaan semesta alam.
Islam memandang bahwa manusia sebagai khalifah harus bisa memastikan anugerah alam bisa diakses secara merata, tidak hanya oleh generasi saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Konsep khalifah menjelaskan bahwa manusia saat ini merupakan pengganti dari penghuni sebelumnya (yakhlufu ba’dlukum ba’dlan) yang telah purna tugas ‘menjaga keseimbangan’ tersebut. Dengan demikian, generasi saat ini memiliki tugas untuk melanjutkan tugas tersebut. Sesungguhnya, khilafah adalah nilai inti dari prinsip sustainability (keberlanjutan) dalam membangun peradaban di muka bumi. Sayangnya, oleh sebagian umat muslim konsep tersebut justru digunakan untuk kepentingan dominasi yang acapkali mengabaikan hak-hak asasi kemanusiaan dan merusak keseimbangan alam.
Dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tentu terdapat problematika yang memerlukan penyelesaian, tak terkecuali dari perspektif keagamaan. Untuk itulah, Islam mensyariatkan ijtihad, yakni upaya keras untuk mencapai tujuan. Tujuan yang yang dimaksud dalam hal ini adalah kemaslahatan. Konsep kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam Islam tidak hanya untuk manusia, tetapi seluruh makhluk (mashalih al-ibad). Tidak hanya itu, kemaslahatan yang harus diperhatikan tidak hanya ‘kemaslahatan saat ini’ (maslahah dunyawiyyah), tetapi juga ‘kemaslahatan masa mendatang’ (maslahah ukhrawiyah). ‘Ijtihad’ yang dilakukan oleh tim penulis buku ini adalah memastikan bahwa tindakan apapun dalam pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia harus selaras dengan tujuan syariat (maqashid as-syari’ah).
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi dan menyambut baik atas terbitnya buku ini, mengingat urgensitas isu yang diangkat. Besar harapan, pikiran-pikiran yang tertuang dalam buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan diskusi yang hadir di tengah masyarakat. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Jakarta, 20 September 2022 KH. Yahya Cholil Tsaquf
