Lamongan || RADAR JATIM.CO ~ Program pembangunan infrastruktur desa dengan janji manis dan angin surga melalui melalui Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, kini berubah menjadi pil pahit.
Alih-alih meningkatkan ekonomi, yang terjadi justru skandal penyelewengan dan kemandulan kerja yang memalukan.
Anggaran DD Tahap I yang telah dicairkan tuntas, bukannya menjelma menjadi fisik, melainkan diduga keras diendapkan dalam rekening yang entah berantah.
Pembangunan di dua desa, yakni desain Kedungsuko dan Sumberagung sampai detik ini masih nol besar, seolah uang rakyat itu hanyalah hantu tak berwujud.
Fokus utama sorotan tajam jatuh ke Desa Kedungsuko. Kepala Desa Mahfud, yang seharusnya menjadi motor pembangunan, beralasan sakit selama hampir tiga tahun, Pertanyaan kritis pun mengemuka.
Apa fungsi perangkat desa, termasuk Sekdes, jika Kades sakit permanen dan kantor berjalan tanpa nahkoda. Mengapa Sekretaris Desa, saat dikonfirmasi, justru memilih jalur pengecut dengan memblokir kontak awak media.
Dana total ratusan juta rupiah untuk proyek vital seperti TPT Sukorame (Rp 40 Jt), PJU 11 unit (Rp 50 Jt), Rabat Beton Ringen Anom (Rp 50 Jt), hingga Saluran Air Kedung Bunder (Rp 32,5 Jt), kini hanya menjadi catatan di atas kertas, bukan wujud di lapangan.
“Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pembangkangan terang-terangan terhadap Undang-Undang Desa” ucap sumber masyarakat setempat pada awak media Krindomemo.
Sementara Situasi di Desa Sumberagung tak kalah memiriskan. Kepala Desa Ula (Siti Mafula), saat dicoba konfirmasi, menghilang bak ditelan bumi. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp dibiarkan dingin tak berbalas.
Proyek bernilai fantastis, seperti TPT Dusun Banjarselir senilai Rp 180 Jt dan pembangunan Lapangan Voli Rp 90 Jt (di sektor pembinaan masyarakat), terkatung-katung tanpa kejelasan.
Sikap bungkam Kades Ula ini hanya memperkuat dugaan masyarakat ada yang tidak beres dengan pengelolaan DD tersebut.
Yang lebih mirisnya lagi, Camat Mantup ILYAS Hanya Bisa Menekan, Tanpa Daya Eksekusi.
Tanggung jawab pengawasan melekat pada Pemerintah Kecamatan.
Camat Mantup yang baru menjabat, ILYAS, memang telah menerima konfirmasi mengenai karut-marut ini. Namun, responsnya terkesan lemah.
Camat ILYAS hanya bisa menekan agar pergerakan cepat terealisasi. Masyarakat bertanya, mengapa penekanan itu tidak dibarengi dengan tindakan tegas? Kades adalah perpanjangan tangan negara di desa.
“Jika mereka bandel, di mana fungsi pembinaan dan pengawasan Camat, Jangan hanya melempar tanggung jawab penuh kepada Kades,” tandas masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Kegagalan ini juga melibatkan Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang meminta waktu dua minggu untuk memberikan jawaban, tetapi janji itu hanyalah omong kosong.
Tak pelak Puncak kekecewaan publik langsung ditujukan kepada aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten Lamongan, yakni Inspektorat.
Masyarakat Mantup, khususnya Kedungsuko dan Sumberagung, kini berteriak menuntut keadilan. Mereka mendesak agar Inspektorat segera mengambil tindakan nyata dan menyidak langsung dua desa bermasalah tersebut.
Jika Anggaran Dana Desa yang peruntukannya sudah jelas di RAPBDes, namun uangnya diendapkan dan fisik mangkrak, ini sudah masuk ranah dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Inspektorat Lamongan tidak boleh lagi hanya diam, mandul menunggu, atau melongo.
Publik menuntut ketegasan, usut tuntas, panggil paksa, dan berikan sanksi terberat. Jangan biarkan uang rakyat menjadi bancakan oknum yang berlindung di balik surat sakit atau kebungkaman.
(red)
