Mojokerto || radarjatim.co~Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dapat bersinergi menyukseskan program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Gubenur meminta agar PKK bisa menjadi ibu-ibu asuh dari anak stunting.
Hal tersebut disampaikan saat pembuka peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-51 dan Jambore Kader PKK Provinsi Jawa Timur di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Acara tersebut akan berlangsung selama dua hari, tanggal 14-15 Maret 2023.
“Tim Penggerak PKK memiliki tiga PR penting. Pertama adalah membentuk keluarga yang tangguh, kedua adalah menurunkan angka stunting, dan yang ketiga adalah menurunkan angka pernikahan usia dini. Meski angka stunting Jatim sudah dibawah standar WHO yakni 19,2 persen namun angka tersebut harus terus ditekan seminimal mungkin,” ungkapnya.
Target nasional tahun 2024 adalah 14 persen. Gubernur mengajak ikhtiar bersama untuk mencapai target 2024 stunting di Jawa Timur bisa 14 persen. Terkait penurunan angka stunting, menurutnya, diperlukan adanya Ibu Asuh untuk mendampingi para anak yang terindikasi stunting. Tidak hanya itu, dalam upaya preventif, juga perlu dilakukan pendampingan yang intens pada para remaja dan juga ibu hamil.
“Agar tercukupi gizinya sehingga tidak sampai melahirkan anak yang stunting. Karena Intervensinya terlambat jika dimulai sejak kehamilan. Namun penting life cycle sejak remaja untuk dijaga. Jangan sampai kurang zat besi misalnya. Pentingnya koordinasi dan sinergi bersama sekolah-sekolah SMP-SMA. Terutama agar edukasi perihal life cycle bisa disampaikan pada para murid,” urainya.
Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini, agar semua yang hadir ada semangat untuk membangun dan memiliki ekosistem dengan apa yang ada di dalam Tim Penggerak PKK untuk menurunkan angka stunting. Yakni untuk bergerak bersama menurunkan angka stunting. Harus ada tempat konsultasi, juga harus ada tempat rehabilitasi.
“PR nya masih banyak tapi kita bahagia karena dibawah pollingnya WHO (World Health Organization yakni 20 persen) tetapi kita tetap mengingat ada PR sampai 14 persen di tahun 2024. Kurang dari satu tahun ini, Tim Penggerak PKK dibantu stakeholder di seluruh lapisan masyarakat sama-sama gotong royong di tahun 2024 bisa tercapai,” kata Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Shofiya Hanak Al Barra mengatakan, angka stunting di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 11,6 persen. “Ini tidak lepas dari peran PKK yang ada di desa khususnya. Ketua TP PKK desa itu menjadi Ketua TPPS desa yang ada di desa masing-masing. Semoga di tahun berikutnya angka stunting semakin turun dan turun lagi,” ujarnya.
Menurutnya dibutuhkan kerjasama semua, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto dan pihak lain lintas sektor. Terkait langkah TP PKK Kabupaten Mojokerto untuk menurunkan angka stunting, lanjut Ning Hanak (sapaan akrab, red), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggandeng posyandu basis sekolah.
“Nantinya ada penyuluh yang memang itu digerakkan dari pihak sekolah sehingga sekolah ini, tingkat balita. Otomatis TK itu, yang mana posyandu itu berbasis sekolah jadi tidak di desa-desa tapi di sekolah-sekolah. Sehingga tumbuh kembang anaknya tahu seperti apa. Usia yang paling penting untuk diperhatikan yakni 2 tahun pertama,” tuturnya.
Sebanyak 11,6 persen tersebut, menurutnya sudah by name by address yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pihaknya break down ke tingkat bawah untuk melihat angka yang keluar dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto sudah sesuai atau tidak. Menurutnya, pihaknya tidak fokus pada angkat tersebut namun berupaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto tersebut.
(Red)
