GRESIK, Radarjatim.co – Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Nusantara (GenPATRA) di depan kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik di Jl. Permata Perumahan Bunder Asri Kecamatan Kebomas Gresik, Kamis (27/10/2022).
Mereka kembali menggeruduk kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gresik tersebut karena menganggap BPN sebagai sarang mafia tanah.
“Kami Genpatra selaku lembaga swadaya masyarakat yang selalu mempunyai spirit menghancurkan mafia tanah yang ada di Gresik,” kata koordinator Genpatra, Ali Candi, Selasa (22/10/2022) melalui surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang terima oleh pihak media.
Dugaan itu salah satunya berdasarkan pengakuan pengajuan penerbitan sertifikat tanah milik Sueb Abdullah yang berlokasi di kawasan JIIPE Manyar ke BPN Gresik 6 tahun lalu, hingga kini tidak kunjung selesai.
“Tidak diresponnya aksi unjuk rasa kami pada 20 Oktober 2022 oleh Kantor ATR/BPN Gresik dengan masih bersikerasnya Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri untuk tetap menghambat penerbitan sertifikat atas nama Sueb Abdullah yang lokasi tanahnya terletak di kawasan ekonomi khusus JIIPE dengan berbagai cara agar terkesan sertifikat tersebut belum layak diterbitkan,” lanjut Ali Candi.
Pada unjuk rasa kali ini, Genpatra menyampaikan tiga tuntutan, yakni copot Asep Heri sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Gresik, terbitkan sertifikat tanah atas nama Sueb Abdullah dan usut penyalahgunaan dana proyek PTSL 2020-2021.
Ditambahkan oleh Ali Candi, GenPATRA akan kembali melakukan aksi demo di depan kantor ATR/BPN Kanwil Jawa Timur dalam waktu dekat, hingga ke kantor Kementerian ATR/BPN Pusat, kalau Asep Heri belum dicopot.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kasi Pengadaan Tanah BPN Gresik Dading Kusuma mengatakan masih perlu melakukan koordinasi, khususnya terkait data dan objek tanah yang dimohonkan penyertifikatannya.
”Dari hasil pertemuan memang ada selisih 1 hektar, sesuai yang di mohonkan ke ATR/BPN Gresik luasnya 2,4 hektar, namun yang diajukan pihak Sueb melalui pengacaranya seluas 3,5 hektar. Memang besar selisih 1 hektar tersebut, dan kami meminta agar pihak mereka agar memberikan bukti-bukti pelengkap sebagai pendukungnya,” ungkapnya kepada awak media usai menemui pengunjuk rasa.
(Md/Red)
