Gresik || Radarjatim.co — Dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat. Kali ini, indikasi praktik ilegal tersebut terpantau di SPBU 54.61119 yang berlokasi di Jalan Raya Tamping, Desa Pucung, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, pada Kamis (16/04/2026).
Temuan ini bermula dari investigasi lapangan yang mengidentifikasi pola pengisian BBM subsidi jenis solar dan pertalite secara berulang. Dalam satu kali transaksi, tercatat pengisian solar subsidi senilai Rp283.000 atau setara sekitar 41 liter (dengan harga Rp6.800 per liter). Namun, praktik yang menjadi sorotan adalah frekuensi pengisian yang dilakukan berkali-kali oleh kendaraan yang diduga sama atau terafiliasi sebagai indikasi sangat lemah pengawasan dari pertamina.
Tak hanya solar, pengisian BBM subsidi jenis pertalite juga ditemukan dilakukan berulang dalam waktu relatif singkat. Pola ini mengarah pada dugaan penggunaan barcode berbeda—baik palsu maupun milik pihak lain—guna mengakali pembatasan sistem distribusi BBM subsidi.
Untuk memastikan keberimbangan informasi, tim investigasi gabungan media melakukan konfirmasi langsung kepada pengawas SPBU setempat. Namun, respons yang diberikan dinilai tidak mencerminkan keterbukaan dan akuntabilitas.
Pengawas SPBU, yang mengidentifikasi diri sebagai Indah, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur operasional standar (SOP) sesuai ketentuan. Ia juga menyebut adanya pembatasan pengisian BBM subsidi melalui sistem barcode, yakni maksimal sekitar 60 liter per hari.
“Mungkin itu beda mobil, dan sehari kan batasnya sekitar 60 liter. Nanti kami akan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya singkat.
Namun, saat dimintai tanggapan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan yang berulang, yang bersangkutan enggan memberikan pernyataan tegas. Respons yang disampaikan justru terkesan menghindar dengan mengatakan, “tidak ada statemen!!!”.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan internal di SPBU yang bersangkutan. Di tengah maraknya modus penimbunan, penggunaan tangki modifikasi, hingga manipulasi barcode, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah praktik penyimpangan yang lebih luas.
Sebagai catatan, penyalahgunaan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana serius. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memicu kelangkaan BBM bagi masyarakat yang berhak.
Dalam banyak kasus, BBM subsidi yang diselewengkan dijual kembali ke sektor industri dengan harga non-subsidi demi keuntungan pribadi.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Sanksi penyelewengan BBM subsidi oleh SPBU meliputi sanksi administrasi hingga pidana berat. Sanksi Pertamina berupa surat peringatan, penghentian pasokan sementara, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Kasus ini menjadi pengingat bahwa distribusi energi bersubsidi memerlukan pengawasan ketat dan transparansi tinggi. Tanpa itu, kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat justru berisiko disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
(Tim red)
