Gresik | www radarjatim.co~Saatnya harus angkat bicara mengenai sebuah kabar di medsos terkait dengan kondisi bantuan dua bus DAMRI dari dinas perhubungan yang dikatakan mangkrak atau tak operasi lagi. Warga atau masyarakat terlalu dini dan parsial dalam menyikapi progam 100 hari duet Bupati Gresik dalam hal bantuan dua unit bus mini sekelas Elf.
Kebanyakan dari warga dalam memberikan pandangan masih sebelah mata dan belum mampu menjangkau ke pandangan yang lebih jauh ke depan. Terkadang juga berdasarkan pandangan “like and dislake”. Selalu saja bantuan dua bus DAMRI dikait-kaitkan dengan bantuan lainnya yang dianggap lebih urgen. Semua keinginan masyarakat sudah diprogramkan berdasarkan rencana yang ada. Semua akan berjalan simultan. Bukan program pengadaan bus DAMRI lalu mengenyampingkan program lainnya. Cobalah baca dengan jernih secara mendalam program bupati baru ini di media cetak, baik yang tersirat maupun yang tersurat secara runtut dan komprehensif.
Betapa warga Bawean merasa diorangkan dan dimanjakan pihak keluarganya yang sedang menimbah ilmu di pesantren dengan bus pemkab Gresik secara gratis antar-jemput. Seumur-umur adanya bupati, baru kali ini para santri benar-benar mendapat pelayanan secara manusiawi. Jangan dikatakan bus pemkab mangkrak setelah tidak mengangkut santri lagi. Demikian dengan keberadaan dua bus DAMRI atas kebaikan hati dari dinas perhubungan kepada warga Pulau Bawean. Untuk keselarasan program berbondong-bondongnya santri pulang kampung pada musim-musim tertentu (libur) tentu di Pulau Bawean harus ada angkutan sebagai penyeimbang.
Jadi program Bupati baru ini satu paket antara penjemputan dan pengantaran, baik di daratan Jawa dan Pulau Bawean sendiri. Orang yang tak mampu berpikir nyambung yang gegabah dalam memberikan pandangan tentang suatu kebijakan. Perhatikan program yang tertera dalam 100 hari duet pasangan NIAT ke depan. Barulah kemudian dimanfaatkan untuk angkutan umum selagi dibutuhkan.
Mari kita belajar pada tahun-tahun silam tentang kunjungan pejabat kabupaten Gresik ke Pulau Bawean beserta rombongannya yang selalu merepotkan, antara lain kepala instansi atau kepala desa yang harus menanggung biaya rental mobil. Kini, dengan adanya dua bus DAMRI akan lebih representatif bila rombongan diangkut dengan moda angkutan darat tersebut. Jika rakyat harus berkendara dengan dua bus DAMRI tersebut, kenapa pejabat tidak? Tujuan utama yang terpenting bisa sampai pada alamat yang dituju tanpa harus merepotkan rakyat jelata. Kemana-mana mereka week-end diantaranya juga naik bus koq!? Jadi, di Bawean tidak perlu mewah-mewah karena secara pribadi atau kedinasan di daratan mereka juga punya mobil mewah. Ingat, pejabat melayani bukan dilayani.
Justru sorotan kita bukan pada mangkrak tidaknya, melainkan pada sisi maintenen atau perawatan dari kedua bus DAMRI tersebut. Pemerintah segera mencarikan lahan atau tempat atau garasi dari kedua bus tersebut agar bisa kenaungan dan aman dari segala sesuatunya yang dianggap berisiko. Sejak awal datang ke Pulau Bawean, kedua bus DAMRI tersebut berdiam diri di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan. Jika sudah usang warna dan segala macam kerusakannya sudah mengajukan program anggaran lagi.
Di sinilah kadang yang menyuburkan praktik sunat-menyunat anggaran secara berjamaah. Padahal biaya operasional tidak kecil sehingga kadang dibuat cepat usang dan rusak terkadang. Tangkal!
Sebagai usulan ke depan jika pemerintah berkenan demi kepentingan rakyat, jika memang boleh dan syah secara ketentuan dari sebuah kebijakan, maka alangkah bermanfaatnya disewakan ke rakyat bila terdapat hajatan tertentu. Tentu, dengan sewa semurah-murahnya sebagai pengganti BBM dan sekadar untuk perawatan dibawa operasi sopir aslinya.
Paling utama dari program pemerintah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang amat membutuhkannya.
Penulis : Sugriyanto
