Penyadapan Tanpa Hak Dinilai Serupa Pencurian, Soleman B. Ponto: Tak Perlu UU Tersendiri Jika KUHAP Diperkuat

Jakarta || RADARJATIM.CO – Persoalan penyadapan kembali menjadi perhatian dalam pembahasan penataan hukum pidana di Indonesia. Di satu sisi, negara membutuhkan kewenangan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut menyangkut hak privasi dan perlindungan komunikasi pribadi warga negara yang tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang.

Persoalan inilah yang menjadi sorotan Dr. Soleman B. Ponto, Laksamana Muda TNI (Purn.) yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011–2013. Dalam pandangan hukumnya, penyadapan tanpa hak memiliki kesamaan sifat dengan pencurian karena sama-sama merupakan tindakan memasuki wilayah yang dilindungi hukum.

Pencurian mengambil barang milik orang lain, sedangkan penyadapan tanpa hak menerobos kerahasiaan komunikasi seseorang dan memperoleh informasi yang bukan menjadi hak penyadap.

“Jika pencurian dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengapa penyadapan harus dibuatkan undang-undang tersendiri?” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Soleman B. Ponto.

Menurutnya, analogi tersebut bukan berarti unsur tindak pidana pencurian dan penyadapan sama. Keduanya memiliki karakteristik berbeda. Namun, terdapat kesamaan dalam hal pelanggaran terhadap sesuatu yang dilindungi hukum.

Dalam penyadapan, informasi yang diperoleh memang tidak selalu menghilangkan penguasaan seseorang atas telepon atau pesan miliknya. Akan tetapi, kerahasiaan komunikasi telah ditembus sehingga pemilik informasi kehilangan kendali atas siapa yang dapat mengetahui percakapannya.

Dampaknya pun tidak selalu terlihat secara langsung. Percakapan keluarga, strategi bisnis, hubungan profesional, hingga pendapat pribadi dapat diketahui pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Informasi tersebut bahkan berpotensi dimanfaatkan untuk tekanan, pemerasan, persaingan usaha, maupun kepentingan politik.

Karena itu, Soleman menegaskan bahwa prinsip dasar pengaturan penyadapan harus bertumpu pada perlindungan komunikasi pribadi. Penyadapan tanpa hak harus ditempatkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

KUHP Sudah Mengatur Tindak Pidana Penyadapan

Soleman menjelaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya telah memberikan tempat bagi pengaturan tindak pidana penyadapan.

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.

Baca Juga :  Lewat Proyek Teknologi Terapan, Mahasiswa SI UNUSA Bikin Web E-Commerce Mandiri untuk UMKM Surabaya

Dengan demikian, menurutnya, penyadapan bukan persoalan yang sama sekali belum diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengatur penyadapan yang dilakukan negara melalui aparat penegak hukum untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana.

Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi sekadar larangan bagi setiap orang, melainkan menyangkut batas kewenangan negara ketika memasuki ruang privat warga negara.

Soleman berpandangan bahwa pengaturan kewenangan tersebut lebih tepat ditempatkan secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengibaratkannya dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan. Negara memang membutuhkan kewenangan untuk memperoleh alat bukti, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Kebutuhan penyidikan, menurutnya, tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk membenarkan tindakan yang berpotensi melanggar hak pribadi seseorang.

KUHAP Harus Menjadi Dasar Prosedur dan Pengawasan

Dalam pandangan Soleman, penyadapan untuk kepentingan pembuktian pidana harus terintegrasi dengan seluruh rangkaian proses penyidikan.

Pengaturannya perlu menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari bagaimana penyadapan dimulai, siapa yang berwenang memberikan izin, bukti apa yang menjadi dasar permohonan, berapa lama penyadapan dapat dilakukan, bagaimana hasilnya digunakan, hingga bagaimana keabsahan tindakan tersebut diuji.

Apabila penyadapan merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, maka seluruh prosedur dan mekanisme pengawasannya dinilai memiliki alasan kuat untuk diatur secara lengkap dalam KUHAP.

Namun, Soleman juga mengingatkan bahwa kondisi hukum yang berlaku harus diperhatikan.

Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, ayat (2) mengarahkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang mengenai penyadapan.

Artinya, gagasan untuk mengintegrasikan seluruh tata cara penyadapan ke dalam KUHAP membutuhkan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, khususnya paragraf [3.23], yang memuat pertimbangan mengenai perlunya undang-undang khusus untuk menyinkronkan pengaturan penyadapan.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap tersebarnya pengaturan penyadapan dalam berbagai undang-undang, ketidakjelasan prosedur, serta potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Baca Juga :  Opini: Pentingnya Perencanaan Keuangan yang Efektif di Rumah Sakit Umum Sidoarjo

Soleman mengakui pentingnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun, ia menawarkan pendekatan penataan hukum yang berbeda, yakni memperkuat KUHAP sebagai instrumen utama untuk menyatukan prosedur, batas kewenangan, dan pengawasan penyadapan dalam proses pidana.

Menurutnya, gagasan tersebut harus dibahas dengan tetap memperhatikan pertimbangan MK, bukan mengabaikannya.

Jangan Sampai UU Baru Justru Menimbulkan Tumpang Tindih

Soleman menilai pembentukan undang-undang tersendiri memang dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyatukan pengaturan penyadapan.

Namun, persoalan dapat muncul apabila berbagai aturan sektoral tetap berjalan dengan standar dan mekanisme berbeda.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persinggungan kewenangan antarlembaga penegak hukum. Pada saat yang sama, masyarakat dapat mengalami kesulitan memahami prosedur hukum yang berlaku, termasuk menentukan mekanisme keberatan ketika merasa dirugikan oleh tindakan penyadapan.

Ia mengingatkan agar pembahasan regulasi penyadapan tidak hanya berpusat pada persoalan kelembagaan, seperti siapa yang berhak melakukan penyadapan dan siapa yang menguasai perangkat penyadapan.

Lebih mendasar dari itu, negara harus terlebih dahulu menjawab dalam kondisi seperti apa penyadapan dapat dibenarkan secara hukum.

Kepemilikan perangkat penyadapan tidak otomatis melahirkan kewenangan untuk menggunakannya. Demikian pula jabatan seseorang tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi untuk memasuki komunikasi pribadi warga negara.

Izin Pengadilan dan Perlindungan Hak Warga Harus Dipertegas

Dalam rancangan pengaturan yang ditawarkan, Soleman menempatkan izin pengadilan sebagai instrumen pengaman utama bagi penyadapan dalam proses pidana.

Permohonan penyadapan harus memuat alasan yang jelas, termasuk tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidik, dasar kebutuhan penyadapan, sasaran yang terukur, serta batas waktu pelaksanaannya.

Untuk keadaan mendesak, mekanismenya juga harus dirumuskan secara ketat. Pemeriksaan oleh pengadilan setelah tindakan dilakukan perlu disertai konsekuensi hukum yang jelas apabila persetujuan tidak diberikan.

Tidak hanya proses penyadapan, pengelolaan hasil sadapan juga harus memperoleh perhatian serius.

Komunikasi yang tidak relevan dengan perkara, informasi milik pihak ketiga, serta hubungan profesional yang dilindungi hukum tidak boleh diperlakukan sebagai informasi yang bebas disimpan, digunakan, atau disebarluaskan.

Baca Juga :  Ngeri! ICW Sebut Kerugian Negara Selama Era Presiden Rl Jokowi Mencapai Rp 290 Triliun

Karena itu, akses, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan harus berada dalam mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Soleman juga menekankan pentingnya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menggugat atau menguji keabsahan tindakan penyadapan yang dianggap merugikan haknya.

Bahkan, mekanisme pemulihan bagi warga yang dirugikan harus menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum.

Tanpa mekanisme pengawasan dan pemulihan tersebut, pembatasan kewenangan penyadapan dikhawatirkan hanya menjadi ketentuan normatif yang tidak efektif dalam praktik.

Penyadapan Intelijen dan Penegakan Hukum Harus Dibedakan

Lebih lanjut, Soleman menegaskan bahwa penyadapan untuk kepentingan intelijen dan pertahanan memerlukan pembahasan tersendiri, terutama mengenai mandat, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasannya.

Kebutuhan intelijen dan pertahanan negara tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari prosedur hukum acara pidana.

Apabila hasil intelijen hendak digunakan dalam proses peradilan pidana, hubungan antara kewenangan intelijen dan mekanisme pembuktian pidana harus memiliki batas yang jelas.

Dengan demikian, setiap kewenangan penyadapan tetap memiliki dasar hukum, tujuan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Penataan Hukum Harus Melindungi Warga, Bukan Sekadar Mengatur Kewenangan

Pada akhirnya, Soleman B. Ponto menegaskan bahwa persoalan penyadapan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pendirian yang ditawarkannya sederhana: penyadapan tanpa hak dipidana melalui KUHP, sedangkan penyadapan untuk kepentingan proses pidana diatur secara lengkap dan ketat dalam KUHAP.

Menurutnya, keberadaan tindak pidana penyadapan tidak serta-merta mengharuskan pembentukan undang-undang tersendiri, sebagaimana tindak pidana pencurian tidak memerlukan undang-undang khusus tentang pencurian.

Hal terpenting adalah tersedianya aturan yang lengkap, selaras, dapat dipahami, serta mampu ditegakkan secara konsisten.

Negara memang harus memiliki kemampuan mengungkap kejahatan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip perlindungan terhadap hak pribadi masyarakat.

Sebab, dalam negara hukum, kemampuan negara mengungkap tindak pidana harus berjalan beriringan dengan kewajiban menghormati hak warga negara.

Negara harus mampu mengungkap kejahatan sekaligus menjamin bahwa komunikasi pribadi warga tidak berubah menjadi wilayah bebas bagi kekuasaan.