Gresik || RADARJATIM.CO – Polemik penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk program ketahanan pangan di Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, semakin memanas. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Sangkapura kembali mengungkap sejumlah temuan dan hasil klarifikasi langsung dengan pihak desa perihal pengelolaan dana desa terkesan amburadul.
Ketua GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai aduan dari perangkat desa terkait anggaran ketahanan pangan sebesar Rp.125 juta. Dalam aduan tersebut, disebutkan bahwa Rp.50 juta belum dicairkan namun kegiatan sudah dilakukan berupa penanaman pohon nilam di lahan milik kepala desa, sementara Rp75 juta lainnya belum terealisasi.
LSM GMBI bersama anggotanya kemudian melakukan klarifikasi langsung ke Balai Desa Sungai Rujing pada (4/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, dengan menemui bendahara desa dan Kepala Desa Zainal Abidin.
Saat dilakukan klarifikasi, bendahara desa membenarkan adanya anggaran tersebut. Ia menyebut Rp75 juta belum terealisasi (disilvakan), sedangkan Rp50 juta telah digunakan untuk penanaman pohon nilam dengan menyebut Sanusi sebagai TPK.
Namun, saat dikonfirmasi, Sanusi justru membantah. Ia mengaku bukan TPK dalam kegiatan tersebut dan tidak mengetahui sama sekali terkait penanaman pohon nilam.
Dalam proses klarifikasi tersebut, sempat terjadi perbedaan keterangan dari Kepala Desa Zainal Abidin. Awalnya, ia menyatakan bahwa anggaran Rp75 juta telah terlaksana.
Namun, ketika Junaidi meminta salah satu anggotanya untuk memanggil bendahara desa guna memastikan keterangan tersebut, Zainal Abidin sempat menolak dengan mengatakan tidak perlu. Tak lama kemudian, ia mengubah pernyataannya dan mengakui bahwa anggaran Rp75 juta tersebut memang belum terlaksana dan telah disilvakan.
Dalam keterangannya, Zainal Abidin juga menyampaikan bahwa dirinya ingin mencari program yang lebih bermanfaat dan memilah penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran. Namun, menurut LSM GMBI, langkah tersebut justru tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Seharusnya anggaran ketahanan pangan menjadi prioritas dan dilaksanakan sesuai perencanaan. Jika disilvakan, wajib dimusyawarahkan kembali melalui Musyawarah Desa (Musdes). Faktanya, itu tidak dilakukan,” tegas Junaidi, mengutip keterangan dari perangkat desa.
LSM GMBI juga mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban anggaran tersebut, termasuk dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Sekarang sudah tahun 2026, lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban anggaran tersebut? Ini yang kami pertanyakan. Jangan sampai SPJ hanya formalitas di belakang tanpa realisasi kegiatan di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, LSM GMBI menyoroti belum dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program tersebut, serta tidak difungsikannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara maksimal.
“Semua pengadaan barang dan pembayaran diduga dikendalikan langsung oleh kepala desa. TPK hanya formalitas, ini bahkan sudah menjadi rahasia umum menurut perangkat desa,” ungkap Junaidi.
LSM GMBI KSM Sangkapura juga mengkritik keras lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan Sangkapura mandul, Mereka menilai proses monitoring dan evaluasi (monev) selama ini cenderung hanya bersifat administratif tanpa tindakan nyata.
“Pengawasan dari kecamatan terkesan hanya formalitas. Tidak ada langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi,” tegasnya.
Selain itu, LSM GMBI juga mendesak Inspektorat Kabupaten Gresik untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
“Inspektorat Gresik harus bergerak, jangan diam di tempat. Ini uang negara yang berasal dari rakyat yang membayar pajak, sehingga wajib diawasi dan dipertanggungjawabkan dengan benar,” tegas Junaidi.
Atas berbagai temuan tersebut, LSM GMBI KSM Sangkapura juga mendesak Kejaksaan Negeri Gresik untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Sungai Rujing.
“Kami meminta Kejaksaan Gresik segera mengaudit seluruh Dana Desa di Sungai Rujing. Ini uang negara yang berasal dari rakyat, harus digunakan secara transparan dan sesuai aturan,” pungkas Junaidi.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat Bawean, yang berharap adanya penegakan hukum dan transparansi agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan warga.
(Red)
