Jakarta || RADARJATIM.CO ~ Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti langkah kepolisian yang telah menetapkan Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Mahfud menilai, penegakan hukum dalam kasus tersebut seharusnya dilakukan secara berimbang dan adil. Ia menegaskan bahwa Roy Suryo Cs tidak bisa diadili lebih dulu sebelum ada keputusan hukum yang sah dari pengadilan mengenai keaslian ijazah Jokowi.
“Kalau hukum ingin ditegakkan secara adil, para tersangka itu tidak bisa diadili sebelum pengadilan lain memutuskan keaslian ijazah Jokowi,” ujar Mahfud MD seperti dikutip dari Suara.com, Selasa (11/11/2025).
Mahfud menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, sehingga pihak-pihak yang menuduh maupun yang dituduh seharusnya sama-sama diberi ruang pembuktian melalui proses hukum yang sah. Ia menilai, jika hal ini diabaikan, maka penegakan hukum bisa dianggap berat sebelah hingga terkesan ada pesanan dan tekanan dari pihak yang berkepentingan.
“Kalau satu pihak langsung ditetapkan sebagai penyebar berita bohong, tapi objek yang dituduh belum diuji kebenarannya, itu bisa menimbulkan kekacauan hukum,” sambung Mahfud.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Mereka diduga menyebarkan konten dan narasi yang menyesatkan di media sosial terkait keaslian ijazah presiden ke-7 RI tersebut.
Kasus ini bermula dari laporan pihak relawan Jokowi yang merasa nama baik kepala negara dicemarkan. Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.
Pernyataan Mahfud MD ini menimbulkan diskusi hangat di publik. Sebagian pihak menilai pandangannya mencerminkan pentingnya due process of law dan keadilan prosedural, sementara yang lain menilai bahwa proses hukum terhadap penyebar tuduhan tetap bisa berjalan paralel tanpa harus menunggu pengadilan memutuskan keaslian ijazah.
Sumber: Unupdate Nusantara
