RADARJATIM.CO ~ Magang mandiri merupakan program yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, guna menunjang aktivitas Mahasiswa dalam penuangan bakat dalam dunia hukum, tidak hanya berteori yang di peroleh di kelas akan tetapi dapat menerapkan langsung praktik di instansi magang Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.
Magang yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang adalah Magang yang berbasis kepada teori dan praktik yang akan dilakukan oleh Mahasiswa, yang nantinya akan berkecimpung dalam dunia Kerja.
Program Magang Mandiri ini dilaksanakan secara berkelompok dengan anggota 4 orang yaitu: Afni Lailatul Fajriyah, Astrid Widya Putri, Dinan Fakhrana, Firma Fajriyana, yang berlokasi magang di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Dengan Dosen Pembimbing Magang (DPM) Ibu Nur Amalina Putri S.H., M.Kn. Dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Bapak Faisal Rachman, S.H., M.H
Kelompok magang kami turut serta dalam kegiatan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya yang mengadakan sosialisasi mengenai peran dan fungsi kejaksaan dalam sistem hukum, yang diawali dengan pengajian, ceramah, dan sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Ibu Yusnani, S.H., M.H., Lurah Mangkubumi, dan Camat Sambong Jaya.
Kelompok magang kami juga turut berkontribusi dalam sosialisasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan hukum yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya meliputi pelayanan hukum gratis melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), konsultasi hukum, penyuluhan hukum, serta layanan konsultasi dan informasi di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Dalam sosialisasi ini, ada salah satu pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan terkait permasalahan akses jalan yang terhalang tanah milik orang lain, serta pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum.
Langkah yang disarankan adalah mencoba kesepakatan dengan pemilik tanah, dan jika gagal, masyarakat dapat mengajukan permohonan hak servituut (pengabdian pekarangan) melalui pengadilan. Hak servituut adalah hak yang memberikan beban kepada suatu pekarangan untuk memberikan kemanfaatan bagi pekarangan lain.
Selain itu, Dalam Kegiatan Sosialisasi ini Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya juga memaparkan program Restorative Justice, di mana perkara ringan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
Program ini dapat diterapkan jika pelaku baru pertama kali terlibat kasus pidana, kerugian di bawah batas tertentu (misalnya Rp 2,5 juta), adanya kesepakatan kedua belah pihak, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, serta pelaku memiliki kemampuan mengembalikan barang, membayar kerugian, atau memperbaiki kerusakan.
Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah membentuk Rumah Restorative Justice bernama Kampung Sauyunan, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dengan harapan program ini dapat memberikan solusi yang fokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan seperti semula, melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi mencapai keadilan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan perdamaian, pertanggungjawaban, dan pemulihan kerugian korban.Dasar hukum restorative justice di Indonesia antara lain terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Pendekatan ini juga didukung oleh SEMA No. 4 Tahun 2014 dan beberapa ketentuan dalam KUHAP yang memberi ruang untuk diversi atau penyelesaian di luar pengadilan dalam kondisi tertentu.
