Gresik {radarjatim.co~ Salah satu fungsi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik adalah legislasi untuk membuat peraturan daerah bersama Kepala Daerah, sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah. Selain guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundangan-undangan guna melaksanakan pemerintah daerah serta menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) digelar di pendopo kecamatan Sangkapura Pukul 13:00 WIB yang dihadiri oleh anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Komisi II Miftahul Jannah bersama Musa dari Komisi IV, Forkopimcam Sangkapura, 10 Kepala Desa yang punya wilayah pantai,Ketua beserta Sekretaris Kerukunan Nelayan Bawean (KNB) dan 10 Kelompok Nelayan (Pokyan), Kamis (14/4).
Anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari komisi IV, Musa menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tahap II tahun 2022 ini, akan membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
“Masyarakat nelayan di pulau Bawean menjadi salah satu pemikiran utama adanya Peraturan Daerah (Perda) ini, karena di kabupaten Gresik masyarakat nelayan jumlahnya sudah berkurang dan di pulau Bawean yang masih mayoritas masyarakatnya sebagai nelayan,” ungkap Musa.
Musa menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk mencari masukan terkait dengan efektivitas Peraturan Daerah, karena Perda tersebut tidak akan bisa efektif kalau kemudian tidak ada turunannya.
“Nelayan kecil bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan,” tegas Musa.
Sementara Miftahul Jannah, anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari komisi II menjelaskan bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, Kesejahteraan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
“Masih Miftahul Jannah, selain itu perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, selain itu memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan,”
Selain itu untuk menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran dan memberikan dukungan dalam rangka perlindungan hukum dan keamanan di laut sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, ujar Ibu Miftahul Jannah, Kamis (14/4/2022)
Fairi ~ Rj
