Gresik {radarjatim.co ~Fokus group discussion (FGD) Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Jawa Timur menggelar diskusi untuk membahas peran pilar – pilar sosial sebagai langkah pengentasan kemiskinan di Pulau Bawean. Diskusi bersama ini dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik, H.Moch. Abdul Qodir, beserta anggota DPRD Komisi III, Lutfi Dawam dari Fraksi Gerindra dan Komisi IV, Forkopimcam Sangkapura, Pendamping PKH Desa, Karang Taruna Desa, TKSK Sangkapura di pendopo kecamatan Sangkapura, sore hari Kamis (10/3/2022)
Dalam kesempatan FFGD ini Siri Rahayu, S. Sos, MM., selaku kepala bidang kelembagaan dan kerjasama sosial Kabupaten Gresik, menyampaikan bahwa pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum tentu tidak dapat diatasi dengan sendirinya akan tetapi setidaknya ada 2 pilar yang akan menyelenggarakan kesejahteraan umum ini dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Proses penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sudah tercantum di dalam Permensos No.16 Tahun 2017. Di dalam permensos tersebut menggunakan 2 pilar, yakni pilar yang pertama sebagai pekerja sosial dan pilar yang kedua merupakan relawan-relawan sosial. Sebagai pelaksana dari program pemerintah tersebut para pekerja sosial itu bisa berupa orang yang diangkat berkedudukan sebagai pegawai negeri senagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Selain itu yang terpenting adalah relawan-relawan sosial yang hadir dalam diskusi ini,” ungkapnya Siri Rahayu.
Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas Tenaga kesejahteraan sosial (TKS), Pekerja sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh sosial. Jumlah person untuk di Pemkab Gresik itu sendiri ada 18 anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang memiliki tugas untuk membantu pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Misi utaman dalam menjalankan tugas kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik yang bersifat jasmani maupun rohani sehingga masyarakat tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Gresik dari Fraksi PKB, H. Moch. Abdul Qodir menegaskan bahwa Dasar Hukum Pengelolahan Dinas Tenaga Kerja Sosial (DTKS) sudah tercantum di dalam Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang pengelolahan data terpadu kesejahteraan sosial dan keputusan menteri sosial RI No. 19/HUK/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2020.
Masih menurut Abdul Qodir, beliau menambahkan bahwa data terpadu program penanganan fakir miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan validasi oleh kementerian sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pengelolahan data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.”
Mulai tahun 2016 pengelolahan data terpadu di bawah kementerian sosial melalui pusat data dan informasi Kesejahteraan sosial (Pusdatin Kesos)., Tanggung jawab pemuktahiran data terpadu diserahkan kepada pemerintah daerah,” pungkasnya Abdul Qodir, Kamis (10/3/2022)
Fairi ~ Rj
