Gresik { www.radarjatim.co Anggaran Pembangunan Jalan dan Tanggul Abrasi di dusun daun Laok Desa Daun Kecamatan Sangkapura yang berlokasi di patekang tidak terpampang papan informasi untuk keterbukaan informasi publik dari awal pelaksanaan hingga diresmikan, pembangunan ini berkat kerjasama dari POKMASWAS Hijau Daun sebesar Rp.30 juta untuk jalan, CSR dari PT. PJB UP Gresik sebesar Rp.200 Juta untuk tanggul serta Pemerint77ah Desa Daun ikut serta membantu dalam pembangunan tanggul abrasi sekitar Rp.50 juta untuk Pembangunan Tanggul Abrasi sepanjang 536 meter dengan melibatkan pokmaswas hijau daun untuk diikut sertakan kerja dalam pemberdayaan masyarakat setempat.
Saat dikonfirmasi Radarjatim, Ketua Pokmaswas Hijau Daun di Desa Daun Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik,Subhan menjelaskan bahwa awalnya lahan tersebut hanya menggunakan anyaman bambu untuk penahan abrasi tetapi sering mengalami kerusakan, dan akhirnya sangat menganggu serta merugikan lahan persawahan milik warga setempat sekitar tahun 1998, hal ini yang membuat Pokmaswas hijau daun melakukan konservasi sekitar tahun 2015 PJB baru masuk untuk program pembibitan mangrove di kawasan Hijau Daun akhirnya memberikan CSR sekitar awal tahun 2019 dibangun Jalan dan Tanggul Abrasi sampai pada tanggal 21 Januari 2021 diresmikan atas kerjasama antara Pemerintah Desa, Pokmaswas Hijau Daun, dan PT. PJB UP Gresik.
Foto : Pendopo yang dibangun dari APBD tahun 2019 di kawasan Mangrove Hijau Daun, menjadi terabaikan Karena tidak dapat difungsikan di pertengahan tahun 2020 karena sengketa lahan dengan pihak pemilik lahan
Subhan menambahkan bahwa terkait bantuan dari Coorporate social responsibility ( CSR) dari PT. PJB UP Gresik, Subhan bahwa pihaknya hanya melaporkan hal material bangunan yang digunakan atau yang dibeli dengan menyerahkan bukti belanja ke Dewi pihak dari PT.PJB UP Gresik untuk dicairkan sudah 3 kali pencairan terkait pembangunan tanggul abrasi, dan sekarang CSR dari PT. PJB UP Gresik hanya untuk pelatihan dan pembinaan secara bertahap dan terkait CSR Subhan mengarahkan untuk lebih jelasnya agar bertanya langsung ke pihak PT. PJB UP Gresik terkait CSR, tegas Subhan selaku ketua Pokmaswas Hijau Daun.
Sedangkan Pihak pengelola kawasan mangrove hijau daun sekaligus ketua Pokmaswas Hijau Daun, Subhan menjelaskan kepada wartawan Radarjatim bahwa Pertengahan tahun 2020 terjadi masalah sengketa lahan konservasi yang dikelola dengan pemilik lahan dan akhirnya aktivitas terhenti termasuk Pendopo yang dibangun dari APBD Jatim Tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp.700 juta oleh pemenang tender terbuka CV. Bumi Hijau.
Saat awak media Radarjatim menanyakan terkait tarif yang tertera dan tertempel di samping pendopo atas sewa pakai pendopo, Subhan selaku pengelola Mangrove Hijau Daun mengatakan bahwa awalnya setiap pengunjung tidak dikenakan tarif cuma cukup bayar tiket masuk saja sebesar Rp.5000 untuk umum dan untuk satu lembaga Pelajar ke lokasi mangrove hijau daun cukup membayar Rp.150 ribu dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola Mangrove Hijau Daun berupa sound mini dan edukasi lingkungan serta narasumber dari Hijau Daun.
Subhan menambahkan, pertengahan tahun 2020 pihaknya ada sengketa lahan dengan pihak pemilik lahan tersebut, dan sampai sekarang masalah tersebut masih belum menemukan jalan keluar walaupun sudah 3 kali dilakukan mediasi oleh pihak desa Daun antara pihak mangrove hijau daun dengan pihak mangrove superberu terkait sengketa lahan dengan batasan patok yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa Daun, Abdul Azis.
Sementara rekaman CV. Bumi Hijau Kudsi, mengatakan bahwa pada tahun 2015 Mangrove hijau daun mendapatkan penghargaan Juara 1 tingkat provinsi Jatim untuk pelestarian sumber daya perairan pesisir dari DKP, Pernah membantu PT. PJB UP. Gresik untuk Pro Emas Sekitar tahun 2017 sampai 2018 dan tingkat Asean bekerjasama dengan CSR ( Daun Villas ) sekitar tahun 2019 serta tahun 2021 Mangrove Hijau Daun mendapatkan Penghargaan Kalpataru, tegas Mawardi selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan.
Terpisah Kepala Desa Daun Kecamatan Sangkapura, Abdul Aziz disaat diklarifikasi terkait dengan masalah sengketa lahan, menjelaskan bahwa masalah tersebut tidak akan ada selesainya jika kedua bela pihak tidak sama – sama saling mengalah dan akan selesai jika di persidangan terkait lahan.
Abdul Azis berharap pendopo terus tetap bisa digunakan sesuai fungsinya untuk kepentingan masyarakat karena fasilitas umum ini dibangun dari APBD tahun 2019 oleh Pemkab Gresik dan jangan sampai ada masalah atau sengketa tegasnya, Minggu ( 17/11/2021 ).
Sufairi ~ Rjned
