Suabaya | radarjatim.co-Komisin D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi lintas instansi guna mengevaluasi pelayanan darurat melalui Commant Center 112.
Rapat dipimpin langsung olehketua komisi D DPRD, dr.Akmarawita Kadir dan dihadiri oleh sejumlah instansi teknisa diantaranya Bappeda BPPD,Dinas Kesehatan,Dinas Sosial,Dinas komunikasi dan informatika,Dinas perhubungan,serta satpol PP kota Surabaya. Senen (7/7/2025)
Dalam rapat tersebut dr,Amarawita menyampaikan adanya banyaknya laporan masyarakat Surabaya terkait banyaknya penanganan panggilan darurat karena banyaknya laporan lambatnya penangganan telp panggilan darurat,beberapa warga menggelukan telepon yang tidak segera diangkat,serta responsbPetugas warga diminta menunggu satu jam .
Masalah ini menjadi perhatian DPRD Surabaya sebagai cerminan perlunya pembenahan dalam hal pelayanan tanggap darurat di kota Surabaya.
Salah satu sorotan adalah keberadaan Tim Gerak Cepat (TGC ) yang saat ini beroperasi dibawah koordinasi Dinas kesehatan kota Surabaya meski memiliki tujuh posko dinilai jumlah tersebut belum memadai,terutama diwilayah Surabaya barat.
Dalam rapat tersebut diusulkan penambahan lagi tiga posko TGC di wilayah barat dan satu posko tambahan di pusat kota,guna dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi waktu tanggap darurat.
Menurut dr.Akmarawita pelayanan TGC sejauh ini masih terkendala sistim rujukan pasien yang tidak merata,tidak jarang tim dilapangan mengalami kebingungan untuk menentukan rujukan di rumah Sakit rujukan karena kurangnya integrasi data dan informasi fasilitas kesehatan,oleh karna itu ia juga mendorong adanya kerjasama menyeluruh antara Pemkot Surabaya dengan seluruh Rumah Sakit baik negeri maupun swasta dalam sistem terpadu.
Ia juga menekankan pentingnya rumah sakit bisa menerima pasien gawat darurat tanpa diskriminasie nengingat sistim BPJS diSurabaya sudah berbasis Universal Health Coverrage (UHC) sesuai ketentuan.
Setiap rumah sakit wajib menerima pasien dalam kondisi darurat tanpa alasan administratif,bila ada terjadi penolakan maka Rumah sakit bisa terjerat pidana,karena itu adanya kerjasama lintas RumahSakit perlu memuat informasi teknis seperti halnya keetersediaan Dokter,jumlah ruan ICU dan adanya kepastian ruang perawatan,sehingga pasien tidak perlu mengalami pemindahan berulang kali.
Selain itu pelayanan puskesmas 24 jam juga jadi sorotan karena terbatasnya sumber daya manusia banyak puskesmas non rawat inap tidak memilikinjumlah Dokter dan perawat yang memadai,ketika tenaga medis tersebut ditarik menjadi bagian dari
TGC,maka pelayanan di puskesmas jadi terganggu.untuk mengatasi hal ini DPRD mendorong untuk penambahan SDM khusus bisa memperkuat TGC tanpa menganggu operasional puskesmas dalam menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat ”
Rapat kordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi dan sistim yang benar benar terintegrasi antar instansi, pelayanan dilapangan hingga jaringan di deluruh rumah sakitjuga pusat informasi.
dr,Akmarawita juga menegaskan bahwa standart operasional Prosedur (SOP)yang sudah ada harus dievaluasi ulang dan diperkuat agar pelayanan di Command Center 112 bisa lebih cepat dan tepat juga menjangkau seluruh warga Surabaya dengan setara.
Dengan membenahi sistim layanan darurat dan memperkuat sinergi lintas instansi serta Rumah Sakit , Surabaya sedang bergerak responsif tetapi juga humanis.
Command Center 112 bukan sekedar hanya nomor darurat,menjadikan wajah kesiapan kota Surabaya dalam melindungi warganya kapanpun dibutuhkan.
(BSK)
