Surabaya || RADARJATIM.CO – Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan pelanggaran privasi siswi dalam pemeriksaan menstruasi di SMPN 21 Surabaya menuai perhatian serius Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Dr. Nihayatul Wafiroh, M.A. Ia mengingatkan bahwa alasan kedisiplinan sekolah tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak, martabat, dan perlindungan tubuh anak.
Peristiwa yang memantik keprihatinan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan seorang guru yang mengangkat rok dan sedikit menurunkan celana dalam siswi untuk memastikan apakah mereka sedang menstruasi atau tidak. Jika dugaan itu terbukti, tindakan tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang tidak bisa dianggap sebagai bagian dari metode pendisiplinan siswa.
Nihayatul Wafiroh, yang akrab disapa Ninik, menegaskan bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang alamiah. Kondisi tersebut merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang semestinya disikapi dengan edukasi, empati, dan penghormatan terhadap privasi.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenali tubuhnya sendiri. Jangan sampai alasan kedisiplinan justru membuat anak merasa dipermalukan, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolahnya,” ujar Ninik.
Menurutnya, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan yang berpotensi melanggar privasi tubuh anak, termasuk dengan dalih melatih kejujuran maupun memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.
“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik. Tubuh anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Apalagi menyangkut organ reproduksi dan kondisi biologis yang sangat personal,” tegasnya.
Ninik menilai, persoalan ini harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh institusi pendidikan. Sebab, sekolah bukan sekadar tempat menanamkan disiplin dan mengejar prestasi akademik, melainkan juga ruang untuk membangun karakter, rasa percaya diri, serta kesadaran anak terhadap hak-hak dirinya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik pendisiplinan yang tidak tepat dapat meninggalkan dampak psikologis bagi anak. Rasa malu, takut, hingga kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekolah bisa muncul ketika anak merasa tubuh dan privasinya tidak dihormati.
Sorotan tersebut semakin relevan menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember. Bagi Ninik, momentum ini harus menjadi pengingat bahwa kekerasan dan pelanggaran hak perempuan bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak.
Ia menegaskan, kampanye perlindungan perempuan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Harus ada langkah konkret melalui edukasi, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta pembentukan lingkungan sekolah yang menghormati hak dan batas-batas pribadi setiap peserta didik.
“Kita ingin anak perempuan tumbuh dengan pemahaman bahwa tubuh mereka berharga dan memiliki hak untuk dilindungi. Jangan sampai praktik yang dianggap sebagai kedisiplinan justru menanamkan rasa takut, malu, dan ketidakberdayaan pada anak ketika berhadapan dengan otoritas,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi dunia pendidikan: disiplin memang perlu ditegakkan, tetapi perlindungan anak tidak boleh dikorbankan. Sebab, sekolah yang baik bukan hanya mampu mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menjamin setiap anak merasa aman, dihargai, dan terlindungi.






