Jombang || RADARJATIM.CO ~ Muktamar ke,35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode mendatang, Senin (31/8/2026).
Penetapan ini merupakan hasil akhir proses pemilihan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), mulai dari tahapan penjaringan usulan nama, verifikasi persyaratan, hingga persetujuan Rais Aam terpilih.
Dalam proses tabulasi, pengusulan nama dihimpun dari dua bilik penghitungan R01 dan R02 dengan total 2.397 suara usulan.
Pengasuh Pesantren (Ponpes) Tebuireng yang akrab disapa Gus Kikin tersebut memuncaki tabulasi dengan raihan 472 suara usulan, jauh mengungguli nama,nama lain.
Di posisi berikutnya tercatat KH Zulfa Musthofa dengan 262 suara, disusul KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara.
Sejumlah nama tokoh NU lain juga muncul dalam usulan peserta, seperti KH M Yusuf Chudlori, KH Saifullah Yusuf, KH Abdul Ghofar Rozin, hingga Prof M Nuh.
Lima nama pemuncak suara kemudian memasuki tahap verifikasi panitia berdasarkan lima kriteria ketat dalam tata tertib muktamar.
Persyaratan tersebut mencakup rekam jejak kepengurusan, kelayakan organisatoris, serta kriteria bebas dari jabatan partai politik maupun posisi politik praktis.
Hasil verifikasi menyatakan KH Abdul Hakim Mahfudz memenuhi seluruh persyaratan tanpa catatan.
Sementara KH Nusron Wahid dinyatakan gugur dalam tahap verifikasi ini, sehingga posisinya digantikan oleh KH Abdul Ghofar Rozin sebagai nama kelima yang diajukan.
Lima nama yang akhirnya diserahkan kepada Rais Aam terpilih meliputi KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Zulfa Musthofa, KH Abdussalam Sochib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghofar Rozin.
Usai mengantongi persetujuan Rais Aam terpilih, forum muktamar secara resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Sebagai bentuk komitmen kepemimpinan baru, Ketua Umum terpilih menandatangani pakta integritas untuk menjalankan amanah organisasi secara bersih dan sejalan dengan garis kebijakan Syuriyah.
(Red)
