Gresik || RADARJATIM.CO – Dugaan keterlambatan realisasi anggaran Dana Desa Tahun 2025 untuk program ketahanan pangan berupa peternakan ayam petelur di Desa Kebuntelukdalam Kecamatan Sangkapura Bawean kabupaten Gresik kini menjadi sorotan tajam publik setelah viral di tengah masyarakat.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan bahwa setelah viral dimuat berita di media massa maka ayam petelur sebagai bagian dari program tersebut baru didatangkan ke kandangnya pada hari Jumat (2/5/2026) di saat waktu sudah memasuki bulan Mei tahun 2026. Hal ini memicu pertanyaan besar terkait transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
Sementara itu Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura Junaidi, secara tegas mempertanyakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari program tersebut. Pasalnya, anggaran yang digunakan merupakan Dana Desa Tahun 2025, namun realisasi kegiatan dinilai sangat terlambat.
“Ini menjadi pertanyaan serius. Anggaran tahun 2025, tapi realisasi baru terlihat di tahun 2026 bulan lima. Kalau tidak viral, apakah kegiatan ini benar-benar akan dilaksanakan atau justru berpotensi fiktif?” ini semakin kuat dugaan unsur tindak pidana korupsi, tegas Junaidi saat dikonfirmasi radarjatim co. Senin (4/5/2026)
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, terutama pada program ketahanan pangan yang seharusnya berdampak langsung kepada masyarakat.
LSM GMBI KSM Sangkapura mendesak pihak berwenang, baik dari tingkat kecamatan hingga kabupaten Gresik, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh APBDes 2025 yang ada di Desa Kebun Teluk Dalam.
“Kami meminta agar dilakukan audit secara transparan dan menyeluruh. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, maka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa Kebun Teluk Dalam belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan realisasi program tersebut maupun SPJ yang dipertanyakan.
Kasus ini menjadi perhatian publik sebagai bagian dari pengawasan penggunaan Dana Desa, agar benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat sebagaimana amanah UU Desa.
(Red)
