MADIUN || radarjatim.co ~ Kabut ketidakpastian menyelimuti tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tawangrejo. Lembaga yang seharusnya menjadi motor ekonomi desa ini dinilai berjalan di “area abu-abu” pasca-rebranding besar-besaran pada tahun 2019.
Awalnya, entitas ini beroperasi dengan nama “Tawangrejo Makmur”. Namun, setelah diterpa isu pailit, manajemen melakukan transformasi nama menjadi BUMDes “Abiyoso Makmur”. Sayangnya, pergantian identitas tersebut tidak serta-merta membawa angin segar bagi kemajuan usaha desa.kamis (26/02/2026)
Di bawah kepemimpinan Harnanto sejak 2019 hingga masa bakti yang berakhir Desember 2025 lalu, BUMDes Abiyoso Makmur tercatat belum pernah menerima suntikan modal tambahan. Satu-satunya sokongan dana yang masuk hanyalah modal awal dari Kemendes sebesar Rp50 juta. Mirisnya, alokasi dana tersebut habis terserap untuk kebutuhan administratif dan operasional, seperti sewa tempat serta pengadaan perangkat kerja (laptop, ponsel, dan printer).
Hingga saat ini, ruang gerak BUMDes pun sangat terbatas, yakni hanya berkutat pada sektor jasa perpajakan tanah. Janji manis Kepala Desa untuk mengganti dana operasional tersebut melalui Dana Desa (DD) atau sumber anggaran lainnya hingga kini hanya menjadi wacana yang tak kunjung terealisasi.
Kondisi ini memicu spekulasi tajam di tengah masyarakat. Seorang narasumber yang enggan identitasnya dipublikasikan membeberkan fakta mengejutkan. Ia menduga bahwa unit usaha yang kini berjalan seolah menjadi milik pribadi Hartatik, yang secara struktural menjabat sebagai Bendahara BUMDes.
“Kondisinya sangat janggal. BUMDes yang seharusnya menjadi aset publik, kini justru terkesan dikelola layaknya milik pribadi bendaharanya sendiri,” ungkap narasumber tersebut dengan nada skeptis.
(Tim red)
