Surabaya,Radarjatim.co– DPP GNPK Jatim menerima laporan pengaduan masyarakat (Dumas) mengenai kasus tanah di daerah Lidah Wetan Surabaya. Dan sangat menyayangkan terjadinya aksi premanisme oleh sejumlah orang dalam permasalahan ini.
Menanggapi permasalahan tersebut, DPP GNPK Jatim sudah berkordinasi dengan Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam, dengan BPN Surabaya I serta juga dengan pIhak kepolisian.
Menurut DPP GNPK Jatim, permasalahan tanah di Lidah Wetan tersebut harusnya sudah Clean and Clear. Namun sejak BPN Surabaya I mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Badan Pertanahan Surabaya I Nomor 162/KEP-35.78/XII/2020, yang dimana SK tersebut membuat keputusan yang tendensius dan melampaui amar putusan PTUN itu sendiri.
“Sangat banyak kejanggalan dalam permasalahan tanah di Lidah Wetan ini. Yang pertama gugatan sepihak antara seseorang yang mengaku bernama Sugiarta Adiwinata menggugat BPN Surabaya I tanpa melibatkan pihak pemilik tanah. Yang kedua, amar putusan menyatakan bahwa harus dibatalkan SHM Nomor 257 oleh BPN Surabaya I sebagai tergugat. Dalam perjalanan gugatan TUN tersebut, ada 2 SHM yang dibahas, yang satu adalah SHM 257 awal (yang pernah dilaporkan hilang), kemudian SHM 257 pengganti. Sejak awal perkara ini didaftarkan dan dalam prosesnya, wajib diketahui berarti ada 2 sertifikat 257. Yang 1 Sertifikat 257 dan 1 lagi sertifikaf 257 pengganti. Dalam amar putusan TUN yang sudah Inkracht tersebut, jelas menyebutkan yang dibatalkan adalah sertifikat SHM No 257, bukan SHM 257 pengganti, Kenapa BPN Surabaya I mengeluarkan SK yang membatalkan SHM 257 pengganti?,” ungkap Ketua DPP GNPK Jatim, Rizky Putra Yudhapradana (RPY) SH, seperti dilansir Beritahu info, Sabtu (4/12/2021).
Lebih lanjut Ketua DPP GNPK Jatim menyatakan, bahwa “normalnya” BPN Surabaya I melihat hal tersebut secara obyektif. SK tidak boleh menyimpang dari amar putusan dan hanya jika memenuhi ketentuan untuk melaksanakan putusan PTUN harus seuai amar putusan.
“Jadi aneh ya, harusnya BPN Surabaya I tidak membuat Surat Keputusan yang isinya diluar atau melebihi amar putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ayo bersama-sama kita perangi mafia tanah di Negara kita. Bersinergi, Kolaborasi dan Konsisten dalam menjalankan niatan tersebut antara semua eleman khususnya Pihak BPN harus berubah menjadi lebih baik,” ucap RPY.
Lebih lanjut, Enos Oktafiat, SH selaku kuasa hukum ahli waris Rukajah b Remban akan membuat laporan polisi dan meminta perlindungan hukum atas aksi premanisme saat melakukan upaya perlindungan aset kliennya di Lidah Wetan.
Enos Oktafiat juga sangat menyayangkan aksi premanisme yang masih terjadi di Negara kita. Enos menerangkan, pada saat menjalankan tugas untuk menjaga aset kliennya pada Jumat (3/12/2021) di daerah Lidah Wetan, dia mendapatkan kunjungan beberapa orang yang mengaku dari Ormas tertentu dan membuat onar di lokasi kejadian.
“Tanah tersebut adalah milik klien kami dan atas nama klien kami. Putusan PTUN pun tidak menghapus SHM 257 yang berlokasi di Lidah Wetan dan masih atas nama klien kami tersebut. Saat kami mau menjaga aset tanah tersebut agar tidak diambil orang lain, muncul beberapa orang yang mengaku diperintah oleh seseorang, kemudian menghentikan kegiatan kami. Kami masih mencoba bersabar dengan perilaku beberapa orang tersebut, hingga saat mereka kemudian melakukan pengrusakan dengan mencopot paksa pagar pembatas yang sudah kami pasang sebelumnya,” beber Enos Oktafiat, SH.
Dalam kegiatan tersebut, sebelumnya Enos Oktafiat mengaku sudah persuasif dengan pedagang sekitar yang awalnya berjualan di lahan tersebut dan tidak ada masalah. Hingga kemudian datang beberapa orang dan membuat suasana menjadi keruh.
Atas insiden tersebut, Enos Oktafiat meminta kepada aparat kepolisian lebih peka dengan situasi seperti ini. Karena pada saat kejadian, Enos sudah berusaha meminta bantuan polisi namun tidak ada yang datang ke lokasi kejadian.
“Selanjutnya, Kami akan berkordinasi lagi dengan pihak kepolisian khususnya Satgas Anti Mafia Tanah termasuk dengan pihak-pihak lainnya agar aksi-aksi premanisme jalanan begini tidak terus terjadi,”tegasnya.
Dijelaskannya, Saat ini pagar sudah berhasil dipasang, kami harap pihak kepolisian mengatensi permasalahan ini. Jika ada yang merusak pagar batas tersebut, itu termasuk perbuatan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP, dan pihak yang memaksa masuk ke dalam pekarang tersebut dengan merusak pagar, juga merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam PAsal 167 ayat (1) KUHP.
“Intinya Negara tidak boleh Kalah dengan Preman,” tegas Enos Oktafiat SH.
Seperti diketahui, permasalahan kasus Mafia Tanah masih saja merajalela di tanah air.
Tidak hanya rakyat kecil yang menjadi korban dalam permainan mafia tanah dan antek-anteknya.
Setelah kasus Ibunda Dino Pati Djalal yang menjadi korban permainan mafia tanah, peristiwa serupa juga dialami ibu artis Nirina Zubir.
Apakah permainan Mafia Tanah ini sudah sangat mengakar kuat sehingga susah untuk diantisipasi dan diberantas? Konsekuensi hukum rupanya masih belum memberikan efek jera terhadap para pelaku mafia tanah di tanah air Indonesia. (Fir/Yoc)
