MADIUN,RADARJATIM.CO – Mantan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berinisial BI mengungkapkan bahwa dirinya tidak memahami keberadaan aplikasi pembukuan yang digunakan oleh internal perusahaan daerah tersebut. Kendati sistem digital yang dimaksud dibuat pada masa kepemimpinannya yakni tahun 2020.
Dihubungi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, dirinya justru menunjukkan ketidaktahuan atas pemesanan sistem untuk pembukuan internal perusahaan yang dipimpinnya kala itu.
“Aku tidak mengerti, yang mana itu?” tulisnya singkat.
Jawaban eks Dirut menguatkan dugaan adanya pengadaan aplikasi fiktif di tubuh perusahaan air minum milik pemerintah Kota Madiun itu.
Pasalnya, tercatat pada bulan Agustus 2020 BI menandatangani surat perintah kerja untuk pengadaan aplikasi pembukuan perusahaan. Dalam surat tersebut mengutus sebuah CV berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah untuk melaksanakan proyek pembangunan sistem pembukuan digital yang dimaksud.
Lebih lanjut, dituangkan dalam surat bahwa harga program akuntansi berbasis Web yaitu senilai 97,5 juta rupiah. Aplikasi diserahterimakan pada bulan Desember di tahun yang sama serta ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan yang saat itu menjabat sebagai Kabag Distribusi SK dan Kasubag Gudang dan Perbekalan AM.
Benarkah dugaan pengadaan fiktif aplikasi pembukuan ini ĵuga merupakan salah satu bukti carut marutnya manajemen di tubuh perusahaan sekelas pemerintah daerah setempat?
Pewarta : Nawan
Kord Liputan Nasional
