SAMPANG || radarjatim.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 36 saksi dalam pengambangan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah ABPD Jawa-timur Kamis 02/02/23 di Mako Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa-timur Jln Gresik No 39, Morokrembangan Kecamatan Krembangan kota Surabaya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini, ke-36 saksi yang diperiksa oleh KPK tersebut, berstatus ketua kelompok masyarakat (Pokmas) didaerah Jawa-timur.
Dari hal tersebut sejumlah aktivis angkat bicara. diantaranya,
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Indipenden Nusantara (BIN) Syamsul Arifin kepada media ini Jumat 03/02/23 saat ditemui dikediamannya mengatakan, bahwa dirinya merasa bangga dengan kinerja KPK dalam upaya pengembangan kasus yang menjerat oknum anggota DPRD Jawa-timur’
“Sajauh ini KPK telah bekerja secara profesional, mulai dari pengungkapan hingga pengembangan kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap komplotan empat oknum pemain pokmas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, “Ucapnya
“Dan saya rasa dalam kasus ini besar kemugkinan akan menyeret tersangka baru, karena dari kronologi awal sudah terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi secara berjamaah, atau berkomplot, terbukti dengan adanya suap menyuap, “Imbuhnya
“Namun tidak bisa dipungkiri kinerja KPK patut diapresiasi, “Pungkasnya
Senada juga disampaikan oleh salah-satu aktivis asal Sampang (Mansyur) ia berharap KPK telusuri semua aliran Dana Hibah di Jawa-timur dari tahun ke tahun,
“Kami berharap KPK kroscek seluruh aliran Dana Hibah di Jawa-timur khususnya wilayah Madura, paling tidak dari dua tahun terakhir, karena dari 7,8 triliun yang disalurkan oleh pemerintah melalui Pemprov Jatim, tidak sedikt kualitas dan asas manfaatnya tidak jelas’ bahkan banyak terindikasi terjadi tumpang tindih, “Ungkapnya
“Jadi alanglah baiknya jika KPK bersedia turun kelapangan, untuk memastikan sajauh mana asas manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari kucuran dana yang sebesar itu di Jawa-timur “Lanjutnya
“Supaya sekecil apapun uang negara yang disalurkan oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Pungkasnya
(Korwil Mdr)
