RADARJATIM.CO.~ Dalam proses mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, pada tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan baru dalam penyelesaian perkara perdata melalui penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian dilakukan dengan waktu paling lama 25 hari sehingga para pihak yang mencari keadilan tidak lagi menghabiskan waktu yang panjang dalam menyelesaikan sengketanya.
Gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atas perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diajukan hanya terhadap perkara wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas hak tanah tidak dapat diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana.
Prosedur gugatan sederhana memberikan manfaat nyata nan efektif tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi pengadilan, praktisi hukum dan semua kalangan. Adapun efektivitas yang dirasakan dengan adanya gugatan sederhana yaitu:
Penyelesaian lebih cepat
Gugatan sederhana diselesaikan secara cepat yaitu dalam waktu 25 hari, tentunya hal ini membantu masyarakat. Selain hal tersebut juga dengan memaksimalkan waktu yang tidak sampai satu bulan membuat penyelesaian menjadi tidak bertele-tele. Jika proses penyelesaian perkara yang lama dan tidak simple maka secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara global, karena prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan waktu proses. Prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sederhana sangat dibutuhkan untuk mendukung aktifitas bisnis bagi para pelaku usaha baik dari kalangan menengah dan kecil.
Biaya menjadi ringan
Para pihak yang menyelesaikan dengan gugatan sederhana, tentunya menjadi lebih ringan dibandingkan penyelesaian perkara perdata biasa. Terkait dengan perkara perdata yang akan membebankan biaya kepada pihak-pihak berperkara, kecuali bagi masyarakat yang tidak mampu yang dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya perkara yang ditetapkan tidak melebihi 50% dari biaya perkara perdata biasa. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan komponen biaya pemanggilan serendah mungkin dengan menggunakan model pemanggilan melalui saluran informasi elektronik.
Mengurangi penumpukan perkara
Kehadiran penyelesaian secara sederhana salah satunya guna mengurangi penumpukan volume perkara di Mahkamah Agung. Tentunya hal ini berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 25 hari dan diberikan satu kali upaya hukum yaitu keberatan, sehingga perkara terselesaikan lebih cepat tanpa melalui kasasi dan peninjauan kembali seperti penyelesaian perkara perdata biasa.
Gugatan sederhana merupakan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan era teknologi 5.0 yang serba cepat. Tentunya penyelesaian secara sederhana yang dirancang Mahkamah Agung hasil dari penyesuaian dan pantauan secara baik guna menjaga bahwa hukum hingga saat ini tetap relevan dan efektif terhadap perubahan yang sangat cepat. Perma gugatan sederhana juga menciptakan suatu norma hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata maupun yang sengaja dibuat untuk menggantikan norma-norma hukum yang ada dengan tujuan agar memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan bentuk peradilan cepat dan sederhana.
(Sumber: Mansyur, R., & Witanto, D. Y. (2017). Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahan (Cetakan Pertama). Pustaka Dunia).
Penulis: Amelda Eka Prastia, Rezky Aulia Rahman, Yenti Khofifah Nilam Sari (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang) peserta Magang COE Asisten Advokat Batch III di Kantor Hukum Iwan & Partners.
Dosen Pembimbing Lapang: Nurita Eka Pratiwi, S.H.
Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan: Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
