Jakarta, Radarjatim.co- Menutup Tahun 2021 menjadi start point BPJS Kesehatan untuk meramu strategi jitu di bawah
formasi kepemimpinan baru. Tak lama setelah dilantik, jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2021-2026
langsung tancap gas mencanangkan Program BPJS Kesehatan Mendengar, yakni sebuah wadah untuk
memperkuat engagement dengan semua stakeholder JKN-KIS. Dari aspirasi stakeholders tersebut,
disusunlah lima fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021 yang meliputi peningkatan mutu layanan, kolekting
iuran, strategic purchasing, peningkatan kapabilitas badan, dan kontribusi dalam penanganan Covid-19.
Berikut kilas balik dan pencapaian kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2021 sesuai dengan lima fokus
utama tersebut,Kamis (30/12/2021).
Peningkatan Mutu Layanan
BPJS Kesehatan berupaya mendongkrak mutu layanan kepada peserta melalui optimalisasi antrean online.
Sampai dengan minggu keempat bulan November 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile
JKN sudah mencapai 1.263 rumah sakit (95,18%) dari jumlah target sebanyak 1.327 rumah sakit.
“Tak hanya itu, kami juga melakukan simplifikasi layanan bagi pasien thalassemia mayor dan hemofilia yang
menjalani terapi rutin di rumah sakit. Nomor BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 pun diubah menjadi 165
agar lebih mudah diingat peserta yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan pengaduan,” kata
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun
2021 yang diselenggarakan daring, Kamis (30/12).
Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) merupakan salah satu kanal digital BPJS Kesehatan
yang pemanfaatannya mengalami peningkatan pesat, dari 281.872 pemanfaatan pada Januari 2021 menjadi
421.809 pemanfaatan pada November 2021. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Chat
Assistant JKN (CHIKA) sejak Desember 2019, yaitu pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang
direspon oleh robot.
Bagi masyarakat dan peserta JKN-KIS yang berada di daerah perifer, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan
jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Sampai November 2021, ada 188.954 peserta JKN-KIS
yang dilayani MCS, 72% di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tercatat ada
216.000 transaksi yang dilakukan dalam 6.133 kegiatan MCS.
“Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa. Untuk memperluas
dan meningkatkan akurasi data kepesertaan, sepanjang tahun 2021 kami telah memperkuat sinergi dengan
Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja,
Kementerian Pertahanan, BP Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian Negara RI, pemerintah
daerah, hingga universitas,” lanjut Ghufron.
BPJS Kesehatan juga secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk berkontribusi
mendukung JKN-KIS melalui kegiatan temu pelanggan badan usaha, kompetisi Hackathon, dan peluncuran
Jurnal JKN.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga digenjot BPJS Kesehatan melalui penguatan jalinan sinergi
dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, termasuk memberikan apresiasi bagi sejumlah
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit yang paling berkomitmen mengedepankan mutu
pelayanan bagi peserta JKN-KIS.
Untuk Kolekting Iuran, Ghufron menjelaskan, pihaknya mencatat penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November 2021 sebesar
Rp124,89 triliun, dan diproyeksikan mencapai Rp 137,42 triliun pada 31 Desember 2021. Adapun kanal
pembayaran iuran peserta JKN-KIS telah mencapai 696.569 titik. BPJS Kesehatan menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta JKN-KIS, khususnya
segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
BPJS Kesehatan menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) untuk menghitung iuran JKN dan
rekonsiliasi penerimaan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga
membuka Kelas Konsultasi Implementasi Perpres (KKIP) Nomor 75/2019 dan Perpres Nomor 64/2020 sebagai wadah konsultasi, monitoring, dan evaluasi bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan
upaya kolekting iuran.
BPJS Kesehatan juga siap mengimplementasikan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB)
pada tahun 2022 untuk memudahkan peserta JKN-KIS PBPU dan Bukan Pekerja melunasi tunggakan
iurannya.
“Tahun ini, kami juga berupaya mengoptimalkan program donasi dan crowdfunding melalui audiensi bersama
Wakil Presiden RI. Kami juga mengapresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan bantuan dana
sosial sebesar Rp 100 juta untuk Program Crowdfunding BPJS Kesehatan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa
yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran,” kata Ghufron.
Strategic Purchasing
Hingga 30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
tercatat sebanyak 282.962.550 (kunjungan sakit dan sehat), sementara Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
tercatat mencapai 64.685.078, dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) tercatat sebanyak 7.283.792.
Dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan, tercatat BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Rp 80,98 triliun.
“Tahun ini, kami juga mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yakni rumah sakit dan klinik utama, untuk
memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS. Besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian
indikator kepatuhan FKRTL. Jadi, tidak ada lagi gagal bayar rumah sakit,” jelas Ghufron.
BPJS Kesehatan juga menggandeng sejumlah pihak perbankan dalam menyediakan layanan Supply
Infrastructure Financing (SIF) untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP. Di samping itu, BPJS
Kesehatan mengoptimalkan pemanfaatan fingerprint untuk penerbitan e-SEP, validasi klaim rumah sakit
secara digital melalui e-VEDIKA, dan memperketat upaya pencegahan fraud di fasilitas kesehatan.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengujicobakan pembayaran global budget di 70 rumah sakit di 13
kabupaten/kota Indonesia, melakukan pertemuan nasional dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, dan
menguatkan kapabilitas verifikator demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
Program JKN-KIS.
Peningkatan Kapabilitas Badan
Upaya peningkatan kapabilitas badan juga digenjot melalui ratusan inovasi yang diciptakan Duta BPJS
Kesehatan. Upaya lainnya adalah dengan melakukan sertifikasi kompetensi kepada staf dari tahun 2017-2021
sebanyak 845 orang, dan untuk tahun 2021 dilakukan kepada staf sebanyak 436 orang. Hal ini dilaksanakan
tak lain demi meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders
JKN-KIS.
BPJS Kesehatan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada lingkup proses verifikasi klaim rujukan.
Kemudian, BPJS Kesehatan juga meluncurkan data sampel JKN-KIS tahun 2015-2020, serta meluncurkan Buku Statistik JKN 2015-2019 yang merupakan kolaborasi dengan DJSN.
Upaya penerapan good governance juga terwujud dengan penerapan pengendalian gratifikasi, whistleblowing
system serta penanaman nilai integritas sebagai salah satu komponen tata nilai organisasi BPJS Kesehatan.
Bahkan pada tahun 2020, BPJS Kesehatan masuk dalam daftar top five kementerian/lembaga dengan Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik.
“BPJS Kesehatan masuk ke dalam 20 lembaga teratas dalam Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang
diselenggarakan KPK, dengan perolehan skor tinggi sebesar 84,18. Di samping itu, kami juga dinobatkan
sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP),” ungkap Ghufron.
Sejak awal beroperasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, BPJS Kesehatan telah 7 tahun berturut-
turut meraih Opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari akuntan publik. Ghufron pun menjelaskan bahwa jika
dihitung sejak PT Askes (Persero), maka perolehan Opini WTM ini adalah yang ke-29 kalinya.
Sepanjang tahun 2021, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai kementerian
dan lembaga yang dituangkan dalam 10 Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman dan 8 Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Adapun kerja sama tersebut di antaranya terkait optimalisasi penerimaan iuran
JKN-KIS, integrasi data kepesertaan JKN-KIS, penanganan masalah hukum, pemanfaatan produk data layanan perbankan, pemanfaatan sistem dan data kecelakaan lalu lintas bagi peserta JKN-KIS, hingga sinergi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kontribusi dalam Penanganan Covid-19
Ghufron menjelaskan, sejumlah dukungan BPJS Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 antara lain menjalankan tugas khusus dalam hal pencatatan, verifikasi penagihan dan pelaporan klaim Covid-19 seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS, dimana klaim Covid-19 akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
Perlu diketahui, Sampai dengan 23 Desember 2021, BPJS Kesehatan telah memverifikasi klaim Covid-19 sebanyak 2,3 juta kasus dari 2.100 Rumah Sakit (RS).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan tools untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang
meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi, yaitu dengan aplikasi P-Care Vaksinasi. BPJS Kesehatan juga mengujicobakan aplikasi P-Care Vaksinasi Mobile di 10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan harapan bisa membantu mempercepat kerja petugas vaksinasi Covid-19 di segala medan karena tidak memerlukan penyediaan komputer dalam penggunaannya.
“Selama pandemi Covid-19 kami juga berupaya menjaga kepuasan dan kenyamanan peserta JKN-KIS dalam
mengakses layanan JKN-KIS dengan mengalihkan sejumlah layanan konvensional ke layanan digital. Kami
juga menyediakan dashboard pemantauan vaksinasi serta klaim pelayanan Covid-19 yang bisa diakses oleh
pemerintah daerah,” ucap Ghufron.
Di samping itu, BPJS Kesehatan juga melakukan sinergi dengan Dirjen Dukcapil untuk mempercepat vaksinasi
Covid-19, menyiapkan tempat isoman khusus bagi pegawai yang positif Covid-19, serta menambah jumlah tenaga verifikator khusus klaim Covid-19.
Kontribusi terhadap Jaminan Kesehatan secara Global Kiprah BPJS Kesehatan di dunia internasional kian cemerlang dengan ditunjuknya Ghufron sebagai Ketua
Komisi Kesehatan atau Technical Commission (TC) on Medical Care and Sickness periode 2020-2022 di
International Social Security Association (ISSA) yang beranggotakan 160 negara.
BPJS Kesehatan pun secara aktif terjun dalam perumusan Sickness Benefits yang digarap TC Health ISSA.BPJS Kesehatan juga dipercaya Pemerintah India, Korea, Thailand dan beberapa negara lainnya untuk membagikan perjalanan Program JKN-KIS dalam mencapai jaminan kesehatan semesta di Indonesia.
Ghufron pun berulang kali dipercaya untuk tampil sebagai pembicara dalam webinar yang diselenggarakan
oleh ISSA, National Health Insurance Service (NHIS) Korea, National Health Service (NHS) Inggris, National
Health Security Office (NHSO) Thailand, Bank Dunia, Join Learning Network (JLN), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Issue-Based (Coalition),
International Labour Organization (ILO), United Nation Children’s Fund (UNICEF), dan organisasi internasional lainnya.
Panen Prestasi di Tengah Pandemi
Pandemi Covid-19 tak menghalangi BPJS Kesehatan untuk terus berkarya dan mengembangkan terobosan untuk mengakomodir kebutuhan stakeholders JKN-KIS. Kerja keras tersebut berbuah manis. (Fir/Hms)
