Gresik || radarjatim.co –Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas digelar oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas berkolaborasi (bersinergi) bersama Anggota DPR RI Komisi Vll di Pulau Bawean, Sabtu (15/7/2023).
Sebelum acara seminar dimulai , Anggota DPR RI komisi Vll Dyah Roro Esti dari Fraksi Golkar dan Abdul Halim dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) migas disambut kesenian dan budaya Bawean pencak silat dan pemasangan odheng atau ikat kepala oleh Kades Sidogedungbatu H. Supar bersama ibu Kades
Setelah itu digelar seminar Pukul 14:00 WIB, di Gedung Muslimat NU Sangkapura, Pulau Bawean. Hadir dalam Seminar pihak Pertamina Arif Rahman Hakim, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, S.Si, Anggota DPR RI Komisi VII Dyah Esti Roro, W.P., B.A., M.Sc, Forkopimcam Sangkapura, Kepala Desa se- Kecamatan Sangkapura, Tokoh agama dan masyarakat serta nelayan.
Roro begitu panggilan akrabnya anggota DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya berharap distribusi maupun pengawasan BBM bersubsidi di Pulau Bawean dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPH Migas. Karena hal ini dapat memberikan dampak positif khususnya kepada masyarakat Pulau Bawean kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur.
Ia juga berharap, dengan adanya Program BBM Satu Harga dapat menyelesaikan ketimpangan harga BBM di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T),” ujar Roro sapaan akrabnya.
Selanjutnya, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan, salah satu program BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Hal ini merupakan implementasi untuk mewujudkan energi berkeadilan di tanah air. Banyak tantangan di dalam menjalankan dan mengoperasikan BBM Satu Harga ini, karena kita ini tergolong dari Generasi Milenial yang kita pikir di negara Indonesia tidak bisa hanya dilakukan himbauan, peringatan tidak akan mempan. Oleh karena itu pihaknya telah membuat Sistem ID Regenerasi dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Pusat.
Dia menjelaskan bahwa dengan terwujudnya BBM Satu Harga, diharapkan masyarakat dapat terbantu terkait penyaluran BBM dalam segi keamanan dan pendistribusian yang tepat sasaran, bukan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan sendiri atas BBM subsidi.
Masyarakat Pulau Bawean berhak mengawasi dan melaporkan bila menemukan adanya penyalahgunaan pendistribusian
BBM bersubsidi melalui Aplikasi WhatsApp ke nomor 0812 3000 0136 atau bisa melalui IG humas@bphmigas.go.id,” pungkas Abdul Halim.
(Red)
