JAKARTA, Radarjatimco- Kabar ribuan rekanan PTPN III Holding Perkebunan di berbagai daerah menjerit semakin santer. Hal itu dikarenakan sudah berbulan-bulan tagihan mereka terhadap perusahaan plat merah tersebut belum dibayar.
Sehingga ribuan vendor PTPN 1 hingga PTPN XIV belum dibayar tagihannya. Menurut informasi, Kabag Keuangan beralasan bingung dalam mencatatkan pembukuannya.
Dikarenakan akibat dari peleburan anak perusahaan PTPN Holding menjadi Sub Holding Palm Co, Sugar Co dan Suporting Co atau Asset & Management Co.
Ketika wartawan RadarJatim.co konfirmasi ke Bambang Agustian selaku Sekretaris Perusahaan Holding PT. Perkebunan Nusantara Pusat Jakarta, namun tidak ada jawaban.
Sementara itu, ketika konfirmasi ke Dahlia Chairul Umam selaku Head CorCom Humas Holding PTPN Pusat Jakarta membantah isu tersebut, yang saat ini tengah beredar luas di tengah masyarakat.
“Tidak benar,” singkatnya, Kamis(27/07/2023).Melalui Corporate Secretary Bambang Agustian yang diwakili oleh Dahlia Chairul Umam mengatakan, terkait hutang di anak perusahaan pasca integrasi, manajemen PTPN telah mempersiapkan sistem akuntansi yang handal untuk pencatatan hutang vendor yang akan dialihkan.
“Saat ini, sistem akuntansi berbasis ERP SAP itu telah diimplementasikan di PTPN Group. Hutang vendor yang telah dicatat akan dimigrasi di sistem akuntansi yang sama di masing-masing sub holding. Mekanisme ini tentunya melewati prosedur tertentu untuk memastikan kebenaran dan keakuratan nilai dari kewajiban yang akan dipindahkan. Seharusnya tidak ada keraguan lagi terkait pencatatan pembukuan pasca integrasi,” jelasnya.
Sedangkan terkait adanya ribuan atau rekanan PTPN III Holding Perkebunan di berbagai daerah yang sudah berbulan-bulan belum dibayar, termasuk ribuan vendor PTPN 1 hingga PTPN XIV, Dahlia tetap menyatakan tidak benar.
“Tidak benar. Namun kami akan crosscheck ke anak-anak perusahaan,” terangnya.
Namun sangat disayangkan, bahwa Dahlia tidak menjelaskan terkait maksud dari sistem akuntansi berbasis ERP SAP itu hanya berupa sistem tool digital, atau komputerisasinya saja?
Disamping itu, terkait pembayaran vendor yang belum terbayarkan itu permasalahannya dari apa? Dari sistem akuntansinya kah? Kebijakannya kah? Atau dari anggaran Cashflownya?
Dahlia Chairul Umam selaku Head CorCom Humas Holding PTPN Pusat Jakarta mengatakan meminta waktu untuk melakukan Crosschek terlebih dahulu dan perlu Crosscheck ke anak-anak perusahaan.
Sebagaimana perlu diketahui, para rekanan atau vendor yang berbisnis dengan PTPN Holding bukanlah konglomerasi besar. Melainkan UMKM yang perputaran usahanya sangat tergantung pada pinjaman bank dan kelancaran pembayaran pekerjaan, untuk menghidupi jutaan karyawan yang bekerja pada mereka.
Sedangkan Menteri BUMN selama ini selalu mendukung ekosistem UMKM oleh perusahaan BUMN yang sebenarnya saat ini semakin cukup bagus, sejak dijabat oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN.
Namun akan sangat disayangkan jika hal itu terbukti dirusak oleh aksi korporasi holding PTPN dengan membentuk sub holding. Dikarenakan pembentukan sub holding belum matang dan terkesan terburu-buru, sehingga berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah kelancaran pembayaran kepada para rekanan atau vendor.
( Red )
