Nganjuk || radarjatim.co,- Kurang tegasnya pemerintah kabupaten Nganjuk dalam menindak tegas para pelaku pengusaha yang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.seperti : PT Cakrawala Gemilang Bersaudara yang saat ini mulai membangun gudang baja di desa Sambirejo kecamatan Tanjung Anom,sebelumnya sudah pernah dihentikan oleh SatPol PP karena belum kantongi ijin alias bodong. Saat ini kembali melakukan aktivitas membangun dan belum ada tindakan lagi dari Satpol PP.
Hasil konfirmasi media radarjatim.co. dengan Tikno selaku Kasi penindakan Satpol PP ,pada hari Jumat(3/11/2022)melalui telp WhatsApp terkait belum kantongi ijin PBG, gambar site plan dari PUPR belum ada serta SHM tidak jelas atas nama pemilik lahan bahu jalan yang sudah diurug dan dibangun,”satpol PP akan mengirim surat teguran pada hari Senen besuk ke pihak PT dan surat teguran itu yang pertama apabila surat teguran pertama dalam 7 hari setelah dikirim tidak ada tanggapan,kami akan melayangkan teguran ke 2,masa waktu 3 hari,dan apabila tidak ada respons lagi kami akan melayangkan surat teguran ke 3,dengan masa waktu 3 hari,dan apabila tidak di indahkan akan kami kirim surat lagi yang sifatnya surat peringatan 1,2,3 dengan masa waktu yang ke 1( 7 hari )yang ke 2(3)hari yang ke 3 (1) hari apabila itu semua tidak ada tanggapan baru Satpol PP melakukan tindakan dengan memberhentikan proses pembangunan gudang tersebut,ditambahkan oleh Tikno,satpol PP tidak bisa langsung melakukan penutupan dan memberikan garis line,dikhawatirkan pihak owner atau pengusaha akan menggugat, tegas Tikno
Sementara itu lain lagi informasi yang diterima media radar Jatim dari salah satu LSM yang ada di Nganjuk setelah klarifikasi dengan Hariyono Kasatpol PP terkait dugaan bahu jalan yang belum jelas status tanahnya sudah terbit sertifikat tetapi belum jelas atas nama siapa?dan sudah diurug,menurut pihaknya akan mengirimkan surat peringatan 1,2,3 dan apabila tidak ada tanggapan satpol PP akan memberikan garis line.
Saat disinggung, bagaimana jika nanti Satpol PP tidak memberikan garis line pada waktunya,kita akan kawal sampai dimana Satpol PP akan menindak diharapkan, agar para pengusaha di Nganjuk mengedepankan peraturan yang berlaku biar tidak seenaknya saja, sebetulnya Satpol PP harus bertindak tegas tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang melanggar peraturan, seperti bahu jalan yang diurug padahal asal mula menurut riwayat itu tanah milik pengairan dinas PU, sekarang sudah bersertifikat, lalu pemiliknya atas namanya belum jelas, Ini patut diduga ada sarat permainan mafia dengan oknum pihak yang berkepentingan kalau hanya katanya belum tentu kebenaranya kalau memang sudah kan ada photo copy SHM nya.dalam hal ini seharusnya lebih pro aktif untuk menyikapi permasalahan yang ada, tidak cukup dengan kalimat katanya saja.
(Sony)
