GRESIK || RADARJATIM.CO – Kekecewaan warga terhadap dugaan dampak lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas PT Adiprima Suraprinta memuncak. Puluhan warga Sumengko Centong RT 07 RW 03, Kecamatan Wringinanom, bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS), menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang perusahaan, Rabu (18/11/2026).
Dalam aksi tersebut, warga mendesak perusahaan segera bertanggung jawab atas berbagai persoalan lingkungan yang mereka keluhkan. Mulai dari dugaan gangguan kualitas air dan udara, bau tidak sedap, debu, persoalan saluran air, hingga kerusakan tanaman jagung yang diklaim mengalami gagal panen.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu diwarnai sejumlah spanduk berisi tuntutan masyarakat. Di antaranya bertuliskan, “Mediasi Tiada Pasti, Kami Tidak Berhenti”, “Pak Prabowo Presidenku, Tolong Kami Rakyatmu”, serta “Jangan Tanam Limbah di Lingkungan Kami”.
Massa meminta adanya kepastian penyelesaian, bukan sekadar janji pertemuan tanpa hasil konkret. Meski berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara tegas, aksi mendapat pengamanan gabungan TNI-Polri dan berjalan tertib serta damai.
Mediasi Tak Kunjung Menghasilkan Kepastian
Sebelumnya, Ketua LSM GMAS, Yudi, bersama warga terdampak telah mengupayakan mediasi dengan melibatkan perwakilan Polres Gresik dan Polsek Wringinanom. Namun, berdasarkan keterangan pihak warga dan GMAS, perusahaan tidak menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan.
Dalam aksi kali ini, perwakilan perusahaan bernama Agung, yang disebut sebagai Humas sekaligus penerima kuasa perusahaan, menyampaikan kesediaan untuk kembali membuka ruang mediasi.
Kendati demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh atas tuntutan masyarakat. Warga pun berharap komitmen mediasi kali ini benar-benar diwujudkan dengan langkah penyelesaian yang terukur.
Lima Tuntutan Utama Warga
Dalam aksinya, masyarakat menyampaikan lima tuntutan utama kepada pihak perusahaan.
Pertama, penyediaan air bersih yang layak digunakan sekaligus layak untuk dikonsumsi. Kedua, penanganan bau yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan. Ketiga, pengendalian debu yang dikeluhkan mengganggu lingkungan permukiman.
Keempat, penyelesaian persoalan saluran air yang disebut mengalami penyumbatan atau terbendung. Kelima, pembayaran ganti rugi atas tanaman jagung milik warga yang diklaim mengalami gagal panen akibat paparan debu.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai kompensasi. Mereka menginginkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan terbebas dari gangguan aktivitas industri.
Warga juga meminta agar setiap kerugian yang dialami mendapatkan perhatian serius dan diperiksa secara objektif, termasuk kemungkinan keterkaitan antara aktivitas perusahaan dengan kondisi tanaman pertanian mereka.
DLH Gresik Didesak Jangan Sekadar Melakukan Pengawasan
Sorotan masyarakat kini mengarah kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik. Instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup itu didesak tidak hanya melakukan pemeriksaan formalitas, tetapi juga berani mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Warga meminta DLH melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan, meliputi kualitas air sumur masyarakat, kualitas udara dan tingkat debu, sumber bau, kondisi saluran air, serta kemungkinan hubungan aktivitas perusahaan dengan kerusakan tanaman dan kegagalan panen.
Hasil pengujian dan pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya spekulasi mengenai sumber persoalan lingkungan.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran, DLH diharapkan menggunakan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menerapkan sanksi administratif, memerintahkan langkah pemulihan lingkungan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana lingkungan hidup.
Masyarakat juga berharap hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka agar warga mengetahui kondisi lingkungan yang sebenarnya.
Tanggung Jawab Perusahaan dan Ancaman Sanksi Hukum
Persoalan ini berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Sejumlah ketentuan yang relevan di antaranya Pasal 65 mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak mengajukan pengaduan.
Pasal 68 mengatur kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu serta menaati ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 69 mengatur berbagai larangan perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Adapun Pasal 87 mengatur kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Bahkan, Pasal 98 dan Pasal 99 memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kesengajaan maupun kelalaian.
Dengan demikian, apabila dugaan yang disampaikan warga terbukti melalui pemeriksaan dan pembuktian sesuai mekanisme hukum, pertanggungjawaban perusahaan dapat ditempuh berdasarkan ketentuan yang berlaku.
GMAS Siap Kawal Persoalan ke Jalur Hukum
Ketua LSM GMAS, Yudi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai mendapatkan penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian bagi warga terdampak.
GMAS menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum, termasuk menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Gresik apabila tidak ditemukan penyelesaian yang dapat diterima masyarakat.
Bagi GMAS, perjuangan warga bukan sekadar menuntut kompensasi, melainkan memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat benar-benar terlindungi.
Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, peserta aksi membubarkan diri secara tertib dan damai.
Menunggu Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Janji
Kini, masyarakat menunggu realisasi komitmen perusahaan dan langkah konkret pemerintah daerah. PT Adiprima Suraprinta diharapkan menunjukkan tanggung jawab dengan memberikan penjelasan serta menindaklanjuti keluhan warga secara terbuka.
Di sisi lain, DLH Kabupaten Gresik dituntut membuktikan bahwa fungsi pengawasan lingkungan tidak berhenti pada pemeriksaan dan pembuatan laporan administratif.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar.
Sebab, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Kepentingan industri dan perlindungan lingkungan seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.
Warga Sumengko kini menunggu satu hal: penyelesaian nyata, kepastian hukum, dan jaminan bahwa lingkungan tempat mereka hidup tidak terus-menerus menjadi sumber keresahan.
(Red)
