Surabaya|| RADARJATIM.CO – Kebebasan pers merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Melalui fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial, pers memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap penyimpangan, serta memperjuangkan kepentingan publik. Namun, di balik peran tersebut, wartawan investigasi masih menghadapi berbagai risiko, mulai dari intimidasi, ancaman kekerasan, hingga kriminalisasi akibat produk jurnalistiknya.
Persoalan perlindungan hukum terhadap wartawan investigasi tersebut kembali menjadi perhatian Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, melalui tulisan opini bertajuk Pers Investigasi dan UU Pers.
Artikel yang pertama kali ditulis sekitar 2004 dan diperkaya dengan data tambahan pada 2011 itu dinilai masih relevan untuk dibaca kembali, terutama di tengah kebutuhan memperkuat kebebasan pers dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.
Dalam pandangan Hartanto, pers pada dasarnya merupakan sahabat masyarakat karena menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa, kebijakan pemerintah, hingga persoalan yang tidak mudah dijangkau oleh publik.
Namun, bagi pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu oleh pemberitaan, pers justru kerap dipandang sebagai ancaman. Terlebih ketika wartawan menjalankan fungsi investigasi untuk mengungkap dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, maupun persoalan lain yang menyangkut kepentingan umum.
Fungsi Kontrol Sosial Menjadi Mandat Undang-Undang
Hartanto mengingatkan bahwa fungsi kontrol sosial bukanlah kewenangan yang diberikan secara sembarangan kepada pers. Fungsi tersebut secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 6 memberikan sejumlah peranan strategis kepada pers, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pers tidak sekadar menyampaikan peristiwa, tetapi juga mempunyai tanggung jawab mengawasi berbagai kebijakan dan tindakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Bahkan, pemerintah sendiri membutuhkan pers sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan program, kebijakan, dan informasi kepada masyarakat.
Karena itu, menurut Hartanto, pers seharusnya dipandang sebagai mitra demokrasi, bukan sebagai musuh oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan kritis.
Wartawan Investigasi Menghadapi Risiko Tinggi
Di sisi lain, menjalankan kerja jurnalistik investigasi bukan perkara mudah. Dibutuhkan kemampuan intelektual, kecermatan, ketekunan, keberanian, kreativitas, serta kepedulian tinggi terhadap kepentingan publik.
Wartawan juga harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan didukung kebijakan redaksi yang profesional.
Selain membutuhkan kompetensi, investigasi jurnalistik sering kali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Risiko keselamatan pun dapat meningkat ketika informasi yang diungkap berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, kekuasaan, maupun sumber daya ekonomi.
Hartanto menilai, wartawan investigasi kerap berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki perangkat perlindungan maupun kewenangan represif sebagaimana aparat penegak hukum.
Ia mengangkat sejumlah pengalaman yang pernah terjadi di Surabaya dan Jawa Timur sebagai gambaran bagaimana proses investigasi jurnalistik dapat berujung pada intimidasi, tekanan, bahkan persoalan hukum.
Salah satu pengalaman yang dipaparkan adalah perkara yang menimpa seorang wartawan di Surabaya. Wartawan tersebut disebut pernah menghadapi proses hukum setelah menjalankan kegiatan jurnalistik investigasi terkait sebuah yayasan.
Menurut kronologi yang disampaikan Hartanto, wartawan itu sempat menjalani penahanan selama 89 hari sebelum akhirnya dinyatakan bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Maret 2008.
Dalam perkara tersebut, jaksa mengajukan kasasi. Namun, berdasarkan uraian Hartanto, permohonan kasasi itu akhirnya ditolak Mahkamah Agung sehingga putusan bebas pengadilan tingkat pertama tetap berlaku.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar kritik Hartanto terhadap praktik penegakan hukum yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan perlindungan memadai kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Sengketa Pemberitaan Jangan Langsung Dipidanakan
Persoalan lain yang disoroti adalah masih adanya perdebatan mengenai kedudukan Undang-Undang Pers dalam hubungannya dengan ketentuan hukum pidana umum.
Hartanto berpandangan bahwa sengketa yang timbul akibat pemberitaan pers seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memperhatikan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta meminta pertimbangan Dewan Pers untuk menilai apakah persoalan yang dilaporkan merupakan sengketa pemberitaan atau terdapat dugaan tindak pidana lain.
Pandangan tersebut sejalan dengan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa pers secara profesional dan proporsional.
Pasal 5 ayat (2) UU Pers mengatur bahwa pers wajib melayani hak jawab. Sementara Pasal 5 ayat (3) mengatur kewajiban melayani hak koreksi.
Selain itu, Pasal 15 memberikan landasan bagi Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemberitaan tidak semestinya mengabaikan mekanisme yang telah disediakan oleh undang-undang.
Namun, perlindungan terhadap wartawan juga tidak berarti memberikan kekebalan hukum. Setiap produk jurnalistik tetap harus memenuhi prinsip profesionalitas, akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kode etik jurnalistik.
Pentingnya Penegasan Kedudukan UU Pers
Dalam tulisannya, Hartanto secara konsisten memperjuangkan agar Undang-Undang Pers memperoleh penegasan kedudukan sebagai ketentuan khusus atau lex specialis dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.
Menurutnya, ketidakjelasan penerapan ketentuan hukum dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Akibatnya, wartawan berpotensi menghadapi proses pidana meskipun persoalan yang dipermasalahkan sesungguhnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik.
Gagasan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat. UU Pers memang merupakan undang-undang khusus yang mengatur kehidupan pers, tetapi penerapannya terhadap suatu perkara tetap harus mempertimbangkan karakter perbuatan, unsur tindak pidana, serta mekanisme hukum yang relevan.
Dalam perkembangan hukum, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 juga telah memberikan pedoman kepada pengadilan agar meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pemberitaan pers.
Hal ini memperlihatkan pentingnya melibatkan perspektif dan kompetensi Dewan Pers sebelum persoalan pemberitaan dinilai semata-mata melalui pendekatan hukum pidana.
Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Hartanto menegaskan bahwa pers mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kehidupan demokrasi. Sebutan pers sebagai pilar keempat demokrasi bukan sekadar atribut, melainkan pengakuan terhadap peran pers dalam mengawasi kekuasaan sekaligus menjaga hak masyarakat memperoleh informasi.
Meski demikian, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.
Setiap wartawan wajib melakukan verifikasi, memberikan ruang klarifikasi kepada pihak terkait, menyajikan informasi secara berimbang, serta menghindari pemberitaan yang mengandung fitnah atau tidak didukung fakta.
Sebaliknya, pihak yang menjadi objek pemberitaan juga seharusnya menggunakan hak jawab dan hak koreksi apabila merasa dirugikan, bukan melakukan intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap wartawan.
Persoalan menjadi semakin serius ketika mekanisme hukum justru dipersepsikan sebagai alat untuk membungkam kritik dan menghambat pengungkapan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Kepastian Hukum Menjadi Kebutuhan Mendesak
Melalui tulisan yang telah dirintis sejak 2004 tersebut, Hartanto Boechori kembali mengingatkan bahwa kemerdekaan pers tidak cukup hanya dijamin secara normatif melalui undang-undang. Perlindungan nyata dalam pelaksanaan tugas jurnalistik juga harus diwujudkan melalui konsistensi aparat penegak hukum.
Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah, organisasi pers, dan Dewan Pers memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kebebasan pers tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip penegakan hukum.
Penanganan sengketa pemberitaan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan tidak tergesa-gesa membawa persoalan jurnalistik ke ranah pidana.
Pada saat yang sama, wartawan dan perusahaan pers juga harus menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kemerdekaan pers untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pers investigasi bukan musuh masyarakat dan bukan pula musuh negara. Pers adalah bagian penting dari demokrasi yang bertugas memastikan kekuasaan berjalan dalam pengawasan publik.
Karena itu, memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan investigasi sesungguhnya bukan hanya memperjuangkan kepentingan profesi pers, melainkan juga menjaga hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
Sebagaimana pesan utama Hartanto Boechori, kepastian hukum dalam penerapan UU Pers harus terus diperjuangkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang merugikan kemerdekaan pers.
Sebab, ketika pers kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan, masyarakat berisiko kehilangan salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu prasyarat penting bagi tegaknya demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
