Surabaya | radarjatim.co-Komisi A DPRD Surabaya menggelar pansus Raperda Hunian yang layak di kota Surabaya dengan mengundang OPD terkait serta untuk menguatkan isu-isu yang akan dimasukkan sebagai point of interest Raperda ini. Kamis ( 6/03/2025).
Rapat pansus dipimpin oleh Muhammad Saifudin selaku ketua pansus dan dihadiri OPD terkait diantaranya Bakesbalitbang, DPRKPP bagian Hukum dan kerja sama Pemkot Surabaya..
Muhammad Saifuddin menjelaskan bahwa Surabaya sudah tidak melanjutkan program Rusunawa atau rumah susun sewa karna mengingat pembangunannya berbiaya tinggi juga biaya pengoperasiannya dan biaya untuk perawatannya juga tinggi” pungkasnya.
hal itu sudah jelas tidak mungkin membangun lagi program Rusunawa yang masuk akal adalah membangun Rusunami dengan skema terbaik yang membangun swasta dengan cicilan ringan,ujarnya. dengan kerjasama swasta Pemkot yang menyediakan
Lahannya dan bangunan vertikal ini dibangunkan oleh pihak pengembang swasta,nantinya warga Surabaya dengan peraturan dan kriteria tertentu berhak atas kepemilikan rusunami tersebut.
Salah satunya dengan tidak adanya uang muka (DP) juga cicilannya lebih lama” pungkasnya.
Rio Pattiselano anggota pansus dari fraksi PSI menyoroti kebijakan pembangunan rumah susun (Rusun)mengingat bahwa terdapat antrian lebih dari 14 ribu keluarga Surabaya yang menunggu giliran(antri) untuk mendapatkan antrian hunian yang mayoritas masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) dengan membangun Rusun 5 lantai tidak akan cukup untuk mengejar target tersebut,maka Rio pattiselano mengusulkan pembangunannya lebih dari 5 lantai,agar antrian bisa teratasi lebih cepat” Pungkasnya.
Kepala Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan (DPRKPP) Surabaya Lilik Arijanto menyampaikan memaksa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli rumah susun milik Rusunami seharga 300 juta adalah kebijakkan yang tidak masuk akal mencerminkan kegagalan pemerintah menyediakan hunian layak masyarakat.
Tujuan utama pembangunan Rusunami adalah sebagai solusi bagi penghuni Rusunawa agar bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka,banyak masyarakat yang tinggal puluhan tahun beranak Pinak di rusunawa tanpa adanya perubahan ekonomi yang signifikan,karena itu pemerintah perlu memberikan intervensi nyata seperti menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka ” Pungkas Lilik Arijanto.
(BSK)