SAMPANG || Radarjatim.co – Aura formalitas yang dipaksakan menyelimuti aula terbuka Mapolres Sampang pada Rabu malam (05/02/2026). Di balik seremoni program “Piramida” (Ngopi Bareng Kapolres dan Media), tercium aroma miring mengenai komitmen transparansi Korps Bhayangkara di Sampang. Acara yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi ini justru memicu polemik atas pola kemitraan yang dinilai “tebang pilih” dan transaksional.
Meski Kapolres Sampang, AKBP Hartono, hadir memboyong gerbong elitnya, mulai dari Kasat Lantas, Reskrim, Intelkam, Kasat Narkoba dan lainnya, hingga Kasi Humas—hal itu gagal meredam mosi tidak percaya dari sebagian insan pers.
Catatan kritis muncul ke permukaan: sejak menakhodai Polres Sampang pada 14 Januari 2025, AKBP Hartono tercatat hanya dua kali menggelar agenda Piramida. Untuk program yang dicanangkan Kapolri sebagai wadah rutin penyambung lidah publik, frekuensi setahun sekali ini dianggap sangat jauh dari kata ideal, bahkan nyaris mendekati rapor merah dalam hal media relation.
Minimnya intensitas pertemuan ini memicu spekulasi liar di kalangan kuli tinta. Muncul kesan kuat bahwa kemitraan ini hanyalah bersifat aksidental dan situasional—sebuah langkah pragmatis yang baru diambil saat kepolisian merasa butuh “perisai” publikasi atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Ironi terbesar terlihat pada daftar undangan. Di tengah data Diskominfo Sampang yang mencatat adanya 8 organisasi pers aktif, Polres Sampang justru mempertontonkan strategi “tebang pilih”. Eksklusivitas ini terlihat nyata dengan “dibuangnya” sejumlah elemen krusial, termasuk Media Center Sampang (MCS), dari daftar tamu undangan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya politik belah bambu yang berpotensi memicu perpecahan di internal pers Sampang. Alih-alih merangkul seluruh pilar demokrasi, Polres Sampang justru terkesan sibuk memilah-milah “kawan bicara” yang dianggap aman, sebuah manuver yang kontraproduktif dengan semangat harmonisasi.
Dinamika ini memantik reaksi keras dari Ketua MCS sekaligus Penasehat PWI Sampang, Fathor Rahman, S.Sos (akrab disapa Mamang). Mantan Ketua PWI Sampang dua periode tersebut mengingatkan para jurnalis agar tidak menggadaikan marwah profesi demi secangkir kopi seremoni.
“Wartawan harus menjaga idealisme dan etika. Jangan sampai pers sebagai pilar keempat demokrasi hanya dihargai saat kepolisian butuh ‘pemadam kebakaran’ atas isu miring, apalagi sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan sektoral tertentu,” tegas Mamang dengan nada lugas.
Ia menekankan bahwa independensi adalah harga mati. Jika pers mudah dikooptasi oleh kepentingan instansi penegak hukum, maka fungsi kontrol sosial dipastikan lumpuh.
Ironisnya, saat kegaduhan ini memerlukan klarifikasi, pucuk pimpinan Polres Sampang justru menutup diri. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada AKBP Hartono sejak Rabu malam tidak direspons sedikit pun.
Sikap bungkam sang Kapolres seolah membiarkan bola panas spekulasi terus menggelinding, mempertegas tanya besar: Apakah pers di Sampang dianggap sebagai mitra sejajar, atau sekadar instrumen pendukung saat posisi kepolisian terpojok?
(Fat)