Gresik || Radarjatim.co — Isu mengenai dugaan praktik rentenir berkedok koperasi oleh PT Satu Saudara Sejahtera yang mengklaim memberikan jatah uang atensi atau “setoran” ke aparat kepolisian akhirnya menemui titik terang. Pihak pemilik perusahaan secara resmi mencabut pernyataan tersebut dan menglarifikasinya sebagai informasi yang tidak benar (hoaks).
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh pemilik PT Satu Saudara Sejahtera, Lamsiar Nanggolan, di Markas Polsek Cerme, Polres Gresik, dengan didampingi petugas kepolisian.
Poin-poin utama persoalan serta bantahan keterlibatan kepolisian :
– Pernyataan sebelumnya yang menyebut adanya uang atensi/setoran kepada Polsek, Polres, hingga Polda ditegaskan tidak benar dan hoaks.
– Tidak ada aliran dana maupun bentuk atensi apa pun dari pihak PT Satu Saudara Sejahtera kepada jajaran kepolisian.
Ucapan mengenai setoran yang sempat direkam oleh awak media diakui murni sebagai ucapan spontanitas tanpa dasar fakta.
Permohonan Maaf Resmi kepada Institusi Polri
Pemilik perusahaan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh institusi kepolisian, khususnya Polsek Cerme, Polres Gresik, dan Polda Jawa Timur, atas kegaduhan dan tuduhan tak berdasar yang ditimbulkan.
Dalam video klarifikasi yang direkam di Ruang Unit Reskrim Polsek Cerme, Lamsiar Nanggolan menyampaikan pernyataan resminya:
”Nama saya Lamsiar Nanggolan, pemilik dari PT Satu Saudara Sejahtera. Pasca pernyataan yang saya sampaikan dan direkam awak media perihal atensi ke Polsek, Polres, dan Polda tersebut tidak benar, hoaks, dan murni merupakan ucapan spontanitas.”
”Atas pernyataan tersebut, saya meminta maaf terhadap instansi kepolisian, khususnya Polsek Cerme, Polres Gresik, dan Polda Jatim. Demikian keterangan klarifikasi saya, ucapan terima kasih.”
Dengan adanya klarifikasi resmi ini, isu mengenai keterlibatan atau penerimaan aliran dana oleh institusi kepolisian dalam operasional PT Satu Saudara Sejahtera telah dibantah secara langsung oleh sumber pertama. Kendati isu mengenai aliran dana ke kepolisian telah diklarifikasi, masyarakat diimbau untuk tetap teliti dan kritis terhadap tata kelola serta legalitas lembaga keuangan atau penyedia pinjaman di lingkungannya.(rois/iqfan)