Foto 4. Narasumber menandatangani formulir kepuasan masyarakat dan evaluasi dampak.
BLITAR (RadarJatim.co) – Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar sosialisasi pendaftaran tanah di Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum I (PLKH I).
Sosialisasi dilakukan langsung di kediaman Rojak Abdullah, warga setempat yang memiliki tanah belum bersertipikat. Tanah itu diperoleh melalui jual beli secara lisan. Persoalan inilah yang membuat warga membutuhkan penjelasan tentang dokumen dan tahapan pendaftaran tanah.
Mahasiswa FH UMM menjelaskan urgensi dan prosedur pendaftaran tanah kepada narasumber di Desa Sumberboto, Wonotirto, Blitar. (Foto: Dokumentasi tim)
Kegiatan dilaksanakan oleh Egy Wahyudhi, Wawan Dwi Cahyono Saputro, dan Vemas Wika Putra di bawah bimbingan instruktur Jessica Widya Larossa, S.H. Penyelenggaranya.
Laboratorium Hukum FH UMM.
Di wilayah perdesaan, masih banyak bidang tanah yang dikuasai berdasarkan kebiasaan setempat, warisan, atau peralihan yang dilakukan lisan tanpa pejabat berwenang. Tanpa sertipikat, pemilik tidak memegang alat bukti hak yang kuat.
Foto 3. Sesi diskusi dan tanya jawab mengenai persyaratan dan tahapan pendaftaran tanah.
Menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 3 PP 24/1997 menyebut tujuannya adalah kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Tanah yang belum didaftarkan lebih mudah diklaim pihak lain dan menyulitkan pemiliknya melakukan perbuatan hukum.
Mahasiswa menjelaskan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat ditempuh lewat dua jalur: sistematik atas prakarsa pemerintah, dan sporadik atas permohonan pemilik tanah. Secara umum, tahapannya:
1. Menyiapkan identitas dan dokumen penguasaan atau pemilikan tanah, termasuk bukti peralihan jika tanah berasal dari pihak lain.
2. Mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat.
3. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah, termasuk penetapan batas.
4. Pemeriksaan data yuridis atas riwayat dan alat bukti hak.
5. Pengumuman data fisik dan data yuridis agar pihak lain dapat mengajukan keberatan.
6. Penerbitan sertipikat kepada pihak yang berhak.
Persyaratan konkret berbeda untuk tiap bidang tanah, bergantung pada status dan riwayatnya.
Soal jual beli lisan, mahasiswa menjelaskan bahwa transaksi semacam itu tidak otomatis dianggap tidak pernah terjadi, karena hukum adat mengenal jual beli yang tunai, terang, dan riil. Namun, kesepakatan lisan lemah dari sisi pembuktian. Pasal 37 PP 24/1997 pada prinsipnya mensyaratkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendaftarkan peralihan hak lewat jual beli.
Karena itu, pihak yang membeli tanah secara lisan disarankan menguatkan bukti, misalnya lewat keterangan saksi dan keterangan pemerintah desa. Setelah itu mereka dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Desa Sumberboto, PPAT, atau Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.
Foto 1. Tim bersama Rojak Abdullah di Desa Sumberboto, Wonotirto, Blitar.
| Mahasiswa juga mengingatkan ketentuan Pasal 96 PP 18/2021. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat milik perseorangan wajib didaftarkan paling lama lima tahun sejak aturan itu berlaku pada 2 Februari 2021. Setelah batas waktu tersebut, bukti lama hanya menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran hak dan tidak lagi menjadi bukti hak. |
Sebelum sosialisasi, Rojak mengaku kurang memahami isu hukum pendaftaran tanah dan belum mengetahui prosedurnya. Setelah sosialisasi, ia memahami tahapan pendaftaran dan mengetahui layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam formulir evaluasi, ia menilai materi jelas dan bermanfaat. Langkah berikutnya, ia berencana berkonsultasi langsung ke BPN.
Para mahasiswa menegaskan bahwa mereka hanya memberi edukasi hukum secara umum. Mereka tidak berwenang menentukan kepemilikan tanah, mengesahkan jual beli, atau menjamin terbitnya sertipikat. Seluruh pemeriksaan dan proses resmi menjadi kewenangan Kantor Pertanahan, PPAT, dan pemerintah desa.
Kegiatan ini baru menjangkau satu narasumber. Tim berharap sosialisasi serupa dapat menjangkau lebih banyak warga Desa Sumberboto.
(egy/wawan/vemas)
Tags: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah, Blitar, Wonotirto, UMM, Fakultas Hukum, PLKH, (radarjatim.co)