Foto: Kepala desa Pedagangan kecamatan Wringinanom Harun yang terkesan arogan/angkuh dan bangunan TPT yang diduga dimanipulasi atau direkayasa
Gresik || RADARJATIM.CO~Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Drainase, di dusun Mundu RT 14, desa Pedagangan kecamatan Wringinanom dengan volume P 395,3 × L 1× T 0,70 Meter dengan menyerap anggaran dari bantuan keuangan (BK) tahun 2022 senilai Rp.250 juta diduga kuat dibangun di tempat yang sama atau ditumpuk,
Pasalnya drainase tersebut sangat jelas terlihat kalau sistemnya teknisnya asal asalan, Dimana proses pekerjaannya hanya memoles dengan semen saja sedangkan di papan informasi tertera Pembangunan TPT tapi faktanya hanya rehab saja di tiga lokasi dikarenakan sebelumnya memang ada saluran TPT yang lama tanpa penggalian untuk memasang pondasi.
Kondisi ini patut dipertanyakan dan diduga kuat penyelewengannya, selain mengurangi kualitas pekerjaan, secara otomatis akan mengurangi volume yang sudah ditetapkan dan diperkirakan hanya dibelanjakan sekitar rp.95jt itu perlokasi TPT sudah maksimal padahal ada di empat titik lokasi total semuanya sebesar Rp.850jt
Salah satu warga berinisial S mengatakan “saya sangat menyayangkan pembangunan di dusunnya terkesan asal jadi, Padahal anggaran yang diserap cukup besar, apalagi proses pengerjaan tak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan” ujarnya
Ketika dikonfirmasi Senin (27/12/2022) di balai desa terlihat dari nada emosi dan sikap arogansi (angkuh/sombong) Harun selaku kepala desa Pedagangan, parahnya lagi sempat menggebrak meja lalu menampik semua yang sudah dikonfirmasi wartawan” semuanya bangunan baru cuman pengerjaannya ditunda karena menunggu anggaran tahap kedua turun, sehingga batu yang dipakai berlumut selama dua Minggu menunggu.” cetusnya.
Setelah ditanya terkait bekas bangunan TPT lama di beberapa lokasi lalu hanya dipoles semen, Kades Harun mengakui memang ada yang lama dan diteruskan ke bangunan baru, imbuhnya
Terpisah Camat Wringinanom Purbo mengatakan “saya akan mengecek fakta temuan awak media di lapangan, dan akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih lanjut”, Tutupnya .
(bersambung/red)