RADARJATIM.CO ~Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) bergerak sangat cepat dan kini mulai diadopsi secara luas oleh firma hukum eksternal. Penggunaan teknologi modern ini tidak hanya mengubah lanskap praktik hukum, tetapi juga menawarkan kecepatan tinggi dalam mengolah data serta melakukan riset yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari. Bagi divisi hukum internal perusahaan (in-house counsel), tren ini membawa angin segar sekaligus tantangan baru yang menuntut kehati-hatian ekstra.
Firma hukum eksternal memanfaatkan platform AI untuk mempercepat analisis dokumen hukum, penyusunan draf awal, hingga pengolahan ribuan lembar berkas sengketa. Efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkan oleh konsultan eksternal tentu menguntungkan perusahaan selaku klien. Namun, kemudahan ini memunculkan kekhawatiran serius terkait aspek kerahasiaan informasi sensitif yang diserahkan kepada pihak eksternal tersebut.
Tanggung jawab utama seorang in-house counsel adalah menjaga keamanan aset dan informasi rahasia perusahaan agar tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Ketika dokumen internal diserahkan kepada konsultan hukum eksternal, tim internal sering kali tidak mengetahui secara pasti bagaimana platform AI milik firma tersebut memproses data yang diberikan. Hal ini menciptakan dilema antara mengejar efisiensi operasional atau mempertahankan perlindungan data yang ketat.
Risiko utama muncul ketika platform AI yang digunakan konsultan eksternal menyimpan data masukan (input data) untuk dijadikan bahan pelatihan model kecerdasan buatan (training data). Jika hal ini terjadi, informasi rahasia seperti rahasia dagang, rencana akuisisi, atau data keuangan perusahaan berpotensi terekspos secara tidak sengaja kepada pengguna lain di luar lingkungan perusahaan. Keadaan ini tentu membahayakan posisi hukum dan daya saing perusahaan di pasar.
Selain risiko penyimpanan data untuk pelatihan model, standar keamanan server penyedia platform AI pihak ketiga juga menjadi perhatian utama. Tidak semua penyedia alat AI memiliki infrastruktur keamanan siber yang kuat dan bersertifikasi internasional. Kebocoran data pada server pihak ketiga dapat berakibat fatal, membawakan sanksi regulasi, serta merusak reputasi perusahaan yang terbangun lama.
Menghadapi tantangan ini, in-house counsel perlu menyusun strategi proaktif untuk memitigasi risiko tanpa membatasi efisiensi yang ditawarkan oleh konsultan eksternal. Langkah awal yang sangat krusial adalah memperbarui dan memperketat Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) serta surat perjanjian kerja sama (Engagement Letter). Klausul khusus mengenai AI harus dicantumkan, termasuk kewajiban konsultan eksternal untuk meminta izin tertulis sebelum mengunggah dokumen perusahaan ke sistem berbasis AI.
Langkah strategis berikutnya adalah melakukan penilaian dan audit terhadap alat AI yang digunakan oleh firma hukum eksternal. In-house counsel berhak memastikan bahwa konsultan mereka hanya menggunakan platform AI kelas enterprise yang menjamin bahwa data masukan klien tidak akan disimpan, dipelajari, atau dibagikan. Selain itu, jaminan enkripsi data dari ujung ke ujung (end-to-end encryption) wajib menjadi syarat mutlak dalam penggunaan layanan tersebut.
Di sisi internal perusahaan, in-house counsel juga harus membuat panduan klasifikasi dokumen yang jelas bagi seluruh jajaran manajemen dan tim hukum. Panduan ini mengatur jenis dokumen mana yang boleh diproses menggunakan alat bantu AI dan dokumen tingkat tinggi mana yang secara tegas dilarang disentuh oleh sistem AI pihak ketiga. Dengan klasifikasi yang disiplin, potensi paparan data sensitif dapat ditekan semaksimal mungkin sejak awal.
Integrasi teknologi AI dalam dunia hukum memang tidak dapat dihindari, tetapi efisiensi tidak boleh mengorbankan keamanan dan kerahasiaan informasi perusahaan. Melalui tata kelola yang ketat, pembaharuan perjanjian kerja sama, serta kontrol yang proaktif dari in-house counsel, perusahaan dapat menikmati keunggulan inovasi teknologi AI sekaligus menjaga benteng perlindungan hukumnya dengan kuat.
