GRESIK || RADARJATIM.CO — Kondisi krisis dan kerentanan aksesibilitas transportasi laut rute Gresik–Pulau Bawean tidak lagi bisa disikapi dengan wacana normatif tapi harus konkret.
Ketergantungan kronis pada armada tunggal terbukti kerap melumpuhkan mobilitas warga, terutama saat terjadi lonjakan penumpang maupun cuaca ekstrem.
Sikap kritis tersebut ditegaskan Ketua Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG), Arief Rasyidi.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gresik Fraksi Demokrat ini sejalan dengan pandangan Warga Bawean, serta Persatuan Saudagar Bawean (PSB) dan Pemuda Bawean Gresik (PBG) terkait urgensi penambahan armada penyeberangan sekelas KMP Drajat.
Sebagai bentuk langkah taktis dan konkret, KWBG bersama PSB bahkan telah resmi melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan RI guna mendesak intervensi pemerintah pusat.
“Persoalan transportasi Bawean ini sudah menahun dan membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar janji. Kami dari KWBG sudah bersurat secara resmi kepada Kementerian Perhubungan RI agar ada perhatian serius dan solusi nyata. Kehadiran armada tambahan sekelas KMP Drajat adalah kebutuhan riil masyarakat kepulauan, bukan fasilitas mewah,” tegas Arief Rasyidi, Sabtu, 5 September 2026.
Meski begitu, Arief menekankan pentingnya melihat persoalan secara realistis mengenai dilema keekonomian operator.
Sejalan dengan pandangan seluruh elemen warga Bawean, KWBG mendukung skema penyimpangan trayek (deviasi) sementara ketimbang pengalihan rute permanen yang terganjal kontrak hingga 31 Desember 2026.
“Kita harus objektif. Operator tentu menghitung rasio keterisian dan biaya operasional. Namun, tidak boleh pula alasan bisnis lantas mengabaikan hak dasar warga kepulauan atas akses transportasi yang layak dan aman,” ujarnya.
“Skema deviasi rute ini adalah jalan tengah yang paling realistis. Pemerintah Daerah dan Dishub harus aktif memfasilitasi komunikasi dengan direksi ASDP Pusat. Jangan menunggu krisis penumpang memuncak baru bergerak,” tambah Arief.
Aris gelombang desakan tersebut kini bergerak semakin masif di tingkat tapak.
Surat gabungan dari 30 Kepala Desa se-Bawean, 2 Camat, PCNU, Muhammadiyah, Muslimat, Fatayat, Rais Aam NU Bawean,, hingga jajaran ulama setempat dikabarkan telah bersiap meluncur langsung ke meja Presiden RI.
Sikap tak kalah tegas disampaikan Ketua Umum Persatuan Saudagar Bawean (PSB), H. Asy’ari, yang menilai penyelesaian krisis pelayaran ini merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah.
“Sebetulnya persoalan kapal atau transportasi Bawean-Gresik adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Gresik. Masalahnya, Pemkab Gresik belum menganggap persoalan kapal ini sebagai hal serius, meskipun setiap tahun masalahnya selalu berulang,” Cetus H. Asy’ari.
Ia menyayangkan pola penganggaran daerah yang terkesan mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan.
“Pembuatan RAPBD Gresik hanya copy paste dari tahun sebelumnya tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat saat mengusulkan anggaran, seperti kebutuhan kapal Gresik-Bawean yang sangat dibutuhkan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pendidikan,” kritiknya.
Menurut H. Asy’ari, terganggunya jalur pelayaran berimbas langsung pada lonjakan harga bahan pokok hingga pasokan obat-obatan di Bawean.
“Gangguan transportasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian, terganggunya usaha-usaha masyarakat, mahalnya harga bahan pokok, hingga problem suplai obat-obatan untuk kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen warga Bawean harus tetap menyuarakan pentingnya normalisasi transportasi ini,” jelasnya.
Guna menghadirkan solusi konkret, PSB berinisiatif menggandeng jembatan aspirasi di tingkat pusat guna meyakinkan pihak operator.
“PSB melalui pembina yang notabene anggota DPR RI terus membantu Pemda agar mendapat kapal yang lebih layak dan berbobot lebih besar. Kami terus berkomunikasi dengan ASDP agar KMP Drajat bisa beroperasi tiga kali seminggu, dan PSB sudah membuat kalkulasi bahwa pengoperasian kapal tersebut sangat profitable,” terangnya.
Ia pun meminta Pemkab Gresik untuk tidak lagi berpangku tangan dan segera mengambil langkah diplomasi aktif demi keselamatan warga kepulauan.
“Kembali lagi, Pemda Gresik harus lebih intens berkomunikasi dengan ASDP karena sekali lagi, kewenangannya ada di pemerintah daerah,” pungkas H. Asy’ari.
(Red)