Site icon Radar Jatim

Menggugat Keadilan Terpasung: Ketimpangan Agraria, Politik Transaksional, dan Rapuhnya Ketahanan Bangsa

Surabaya || RADARJATIM. CO ~ Potret kehidupan masyarakat akar rumput di Indonesia menyisakan ironi mendalam. Di tengah limpahan sumber daya alam dan kesuburan tanah air, jutaan rakyat dari pelosok dusun hingga gang sempit perkotaan dipaksa berjuang sendirian sekadar bertahan hidup. Berjibaku untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan di tengah sistem yang abai akan kehadiran negara.

Kondisi struktural republik ini sedang sakit kronis. Terdapat jurang lebar antara amanat konstitusi dan realitas tata kelola negara. Negara yang seharusnya melindungi dan menyejahterakan rakyat, justru kerap absen saat rakyat membutuhkan jaring pengaman sosial.

Kemerdekaan bangsa ini direbut melalui pengorbanan rakyat untuk memutus rantai penjajahan, penindasan, dan pemiskinan sistematis. Namun, perjalanan bangsa hingga kini memperlihatkan berulangnya pola penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Cita-cita luhur proklamasi telah dibelokkan secara serius. Jabatan publik tidak lagi menjadi ruang pengabdian melindungi segenap bangsa, melainkan berubah menjadi ajang perlombaan menumpuk kekayaan pribadi dan kelompok. Watak feodalisme serta mentalitas penjajah diwarisi oleh para pejabat korup, menjadikan rakyat jelata sebagai korban di tanah airnya sendiri.

Buruknya tata kelola negara ini bermula dari rusaknya demokrasi di tingkat paling dasar. Dari pemilihan kepala dusun hingga kontestasi nasional, politik uang telah membajak suara rakyat dan menjadi penentu utama kemenangan. Mahalnya ongkos politik sistematis menyingkirkan pemimpin yang jujur dan berintegritas, hanya karena tidak memiliki kekuatan modal. Kondisi ini diperparah oleh tingginya arus urbanisasi dan mobilisasi penduduk tanpa disertai tata kelola wilayah yang memadai. Banyak kampung dan daerah dipimpin oleh pendatang (pihak luar) yang tidak memahami akar sejarah, budaya, maupun penderitaan penduduk asli, terlebih jika kekuasaan diraih melalui kontestasi yang sarat kecurangan.

Pilar demokrasi dan fungsi kontrol sosial mengalami kelumpuhan. Partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media (pers) kerap gagal menjadi penyambung lidah rakyat. Sebagian besar terseret ke dalam pusaran pragmatisme kekuasaan, kompromi politik, dan kerakusan. Dari sudut pandang nilai ketuhanan dan moral agama, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan tanah air yang kaya dan subur sebagai amanah demi kemakmuran bersama. Namun, amanah tersebut dikhianati oleh praktik pemiskinan struktural yang mengakar selama bertahun-tahun. Kemiskinan jutaan rakyat bukanlah takdir alamiah maupun buah dari kemalasan, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Ketimpangan agraria di negeri ini terjadi secara telanjang. Ironisnya, banyak rakyat pribumi menjadi tamu di tanah kelahirannya sendiri karena tidak memiliki sejengkal tanah, apalagi rumah yang layak huni. Sementara itu, lapangan kerja dan urat nadi perekonomian dikuasai oleh konglomerat dan elite rakus yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan. Kekayaan negara dan aset-aset strategis hanya berputar di tangan segelintir orang yang tercabut dari akar sejarah dan buta terhadap penderitaan masyarakat miskin.

Dalam dimensi hukum, asas persamaan di hadapan hukum masih menyisakan rapor merah dan sekadar menjadi retorika belaka. Keadilan di negeri ini telah tereduksi menjadi komoditas eksklusif yang hanya tunduk pada pemilik modal dan kekuasaan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dipenuhi oleh rakyat kecil yang mendekam di balik jeruji besi. Mereka terjerat bukan karena watak kriminal bawaan, melainkan karena terhimpit kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan kerja, dan absennya bantuan hukum yang adil. Sebaliknya, kejahatan kerah putih seperti korupsi yang dilakukan penyelenggara negara kerap mendapat kelonggaran dan berlalu tanpa efek jera. Hukum kehilangan taringnya, lalu mendadak tumpul saat berhadapan dengan materi (uang) dan jabatan.

Dalam doktrin pertahanan dan keamanan (hankam), kekuatan bangsa tidak semata-mata diukur dari kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kekuatan negara bertumpu pada ketahanan ekonomi, kedaulatan pangan, dan rasa keadilan rakyat sebagai fondasi utama. Pembiaran terhadap ketimpangan agraria, lonjakan pengangguran, dan ketidakadilan hukum secara berlarut-larut akan menjadi bom waktu bagi stabilitas keamanan nasional. Frustrasi publik yang menumpuk dari tingkat desa hingga ruang tahanan berpotensi menyulut kerawanan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta menggerus rasa memiliki rakyat terhadap negara. Sejatinya, negara yang membiarkan rakyatnya menderita sedang meruntuhkan kedaulatan dan pertahanannya sendiri dari dalam.

Bangsa ini tidak boleh menunggu satu abad republik untuk berbenah. Diperlukan langkah perbaikan yang mendasar dan terukur:

• Membersihkan proses demokrasi di tingkat dusun hingga nasional dari praktik politik uang, menekan biaya politik, serta memperketat pengawasan pemilu agar lahir pemimpin yang jujur dan berpihak pada warga lokal.

• Mengembalikan fungsi negara sesuai amanat konstitusi untuk menguasai cabang produksi penting, menjamin pemerataan kepemilikan tanah dan hunian layak bagi rakyat, serta menciptakan lapangan kerja berbasis kerakyatan.

• Memulihkan marwah lembaga penegak hukum dari praktik transaksional, memprioritaskan pemulihan hak masyarakat miskin, serta menjatuhkan sanksi seberat-beratnya pelaku korupsi dan kejahatan kerah putih.

• Mengembalikan independensi pers, ormas, LSM, dan partai politik sebagai kekuatan penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah.

Untuk apa negara ini dibentuk jika rakyatnya terus dibiarkan menderita dan sengsara di tanahnya sendiri? Negara harus segera kembali pada khittahnya! Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, memanusiakan manusia, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Exit mobile version