Biaya PTSL Desa Sooko Meroket Jadi Rp. 2 juta, Pemohon Layangkan Protes

Gresik | RADARJATIM.CO.~ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sooko, Kecamatan Wringinanom Gresik dinilai tebang pilih, pemohon pemilik tanah di wilayah Desa Sooko yang berdomisili d luar Desa dikenakan biaya yang jauh diatas standar umumnya.

Kenaikan biayanya fantastis, hampir mencapai 500 persen menjadi Rp. 2 juta, biaya program pembuatan sertifikat yang dinilai ngawur ini mencekik masyarakat, hingga pemohon melaporkan ke Kantah kabupaten Gresik.

Salah satu pemohon memprotes membengkaknya biaya PTSL karena dituding telah melonjak dari ketentuan. Padahal sesuai surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, biaya PTSL ditentukan hanya Rp 150.000 per bidang.

Baca Juga :  Jadi Korban Pengeroyokan di Desa Driyorejo, Khozzen Laporan ke Polisi

“Program PTSL yang digulirkan Pemerintah tidak semuanya dijalankan sesuai aturan yang berlaku, saya ada pembelian sebidang tanah kavling di Desa Sooko Kec. Wringinanom yang belum SHM, dengan adanya informasi dari developer jika mau ada program PTSL akhirnya kami memutuskan untuk mengurus PTSL tanah kavling, saya langsung mendatangi kekantor desa setempat untuk meminta informasi apa saja persyaratan untuk pengurusan PTSL ke perangkat desa sooko, berhubung saya bukan warga yang berdomisili di desa tersebut akhirnya oknum perangkat desa menyuruh saya agar pengurusan PTSL tersebut melalui broker yaitu developer, dari situlah oknum perangkat desa / mafia tanah berjalan.” Keluh Salah satu Pemohon.

Baca Juga :  Kapolres Gresik Apresiasi Pembongakaran Tugu Perguruan Silat Secara Mandiri

“mohon bapak aparat penegak hukum agar bisa memantau secara insentiv agar bisa menjalankan program PTSL tersebut sesuai SOP, dengan adanya program PTSL yang seharusannya bisa meringankan biaya bagi warga/masyarakat ini malah sebaliknya di jadikan ajang bisnis oleh oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.” Tambahnya.

Baca Juga :  Terancam 12 Tahun Penjara, Tubagus Muhamad Jodi Sopir Vanessa Angel Resmi Ditahan di Polres Jombang

“biaya yang dikenakan tidak sesuai peraturan daerah kabupaten gresik yang seharusnya biaya sejumlah Rp. 500 ribu dengan adanya calo mafia tanah saya membayar Rp. 2 juta rupiah. sampai sekarang SHM saya belum keluar di karenakan ada kekurangan pembayaran padahal saya sudah membayar lunas,” Tutupnya.

Kepala Desa Sooko, H. Sutrisno sampai berita ini ditayangkan belum bisa dikonfirmasi, dihubungi beberapa kali via seluler tidak direspon.

(RED)