Tingkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Mikro Dengan Sertifikasi Halal dan Ijin Edar

Pendampingan harus dilakukan Pemerintah Daerah pada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal dan ijin edar sehingga bisa meningkatakan pertumbuhan ekonomi.

sertifikasi halal bagi UMKM perlu mendapatkan perhatian pemerintah Foto : Kemenag

Mojokerto RADARJATIM.CO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur memberikan pendampingan sertifikasi halal dan izin edar kepada pelaku usaha yang di wilayahnya agar bisa naik kelas dan meningkatkan daya saing pelaku usaha home industry (rumah olahan).

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Ikatan Industri Rumah Olahan (IKIRO) Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Jawa Timur yang diadakan di gedung pertemuan Bumi Majapahit, Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, upaya yang dilakukan tersebut untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha rumah industry olahan. Sehingga, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan sosialisasi yang berkolaborasi dengan Disperindag Kabupaten Mojokerto dan Dinkes Kabupaten Mojokerto itu, untuk membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal.

Ikfina Fahmawati berharap, kegiatan yang diinisiasi oleh IKIRO dan IKAPPI ini dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bisa memulihkan ekonomi dengan cepat akibat dampak dari pandemi COVID-19 lalu.

“Saya minta tolong ke depan IKAPPI dan IKIRO bisa menjadi mitra kita, bagaimana kita melakukan pendampingan dan pembinaan untuk para pelaku industri di Kabupaten Mojokerto,” pinta Ikfina dalam acara yang diikuti oleh 104 pelaku usaha rumah industri olahan se-Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, Bupati Ikfina menegaskan, Pemkab Mojokerto berkomitmen memperbaiki pasar-pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan melaksanakan program dari Disperindag Kabupaten Mojokerto yakni pasar bersih, sehat, dan ramai (Berseri) yang didukung dengan wifi.

“Minta maaf pembangunannya tidak langsung beres, karena anggarannya harus disesuaikan dengan skala prioritas. Tahun 2023-2024 menjadi skala prioritas adalah Pemilu dan Pilkada serentak yang ini harus dibiayai oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia meminta, para pelaku dapat fokus mengembangkan usahanya dan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024. Serta  menciptakan situasi aman dan kondusif pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

(RJ/TMR)