Selain Mangkrak, Sumur Bor di Dusun Taubat Desa Sungai Rujing Belum Kantongi Ijin, Eksploitasi Air Tanpa Ijin, Hati- Hati Terancam Pasal Pidana

Gresik, radarjatim.co ~Pengadaan sumur bor di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik ditemukan mangkrak dan juga belum mengantongi Ijin, Resikonya terancam hukuman Pidana karena telah membuat sumur bor tanpa ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Masyarakat maupun Instansi pemerintah bahkan level Desa sekalipun saat ini tidak bisa sembarang membuat sumur bor. Mereka harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Dinas Perizinan Sumber Daya Air Provinsi.

“Pelanggarannya, tidak boleh menggunakan air sumur bor tanpa diajukan perizinan lebih dulu. Semua harus ada izin. Izin galiannya itu adanya di Dinas Perizinan Provinsi, bukan di Kabupaten,” Tegas Moktar Al Idrus, SH Pegiat Sosial Anti Korupsi, Rabu (15/5/2024).

Baca Juga :  Berkolaborasi Dengan Polsek Omben,  Polres Sampang Sigap Tangkap Pelaku Ranmor di Desa Astapah

Dari pantauan Tim investigasi ditemukan Beberapa Desa wilayah Sangkapura melakukan pengeboran sumur untuk eksploitasi air bumi tersebut dengan menyalurkan ke rumah-rumah warga dengan pipa sambungan.

Seperti yang dilakukan oleh Pemdes Sungai Rujing ataupun Pemdes Bululanjang yang dipastikan belum mengantongi ijin Pengeboran Air Bumi.

Camat Sangkapura, Umar Junid saat dikonfirmasi terkait hal ini, rabu (15/5/2024) membenarkan aturan terbaru dari kementerian ESDM,

“Enggh betul…. biasanya menggunakan kajian dari PU dimana tempat kandungan air,” Singkatnya.
“Sumur bor di Bawean tidak hanya Sangkapura pak,” Pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat aturan baru terkait penggunaan air tanah. Lewat aturan ini penggunaan air tanah wajib mendapatkan izin Kementerian ESDM.

Baca Juga :  Speed Bump Depan Mapolres Gresik Bikin Geram serta Celaka Bagi Pengguna Jalan Raya

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Aturan ini diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 14 September 2023.

Pada aturan tersebut disebutkan bahwa masyarakat, instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat perlu mengurus izin penggunaan air tanah dari sumur bor atau gali.

ketentuan pidana bagi para pihak yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan air tanah dijatuhi hukuman pidana dalam Pasal 69 huruf b UU 17/2019 yang berbunyi:

Baca Juga :  Mantan Dirut PDAM Giri Tirta Gresik, Muhammad, SE Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Investasi Rp.133 Miliar Tahun 2012

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan sumber daya air pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU 17/2019 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp2.5 miliar dan paling banyak Rp.10 miliar.

Kemudian, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan sumber daya air tanpa Perizinan Berusaha dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp. 5 miliar.

(Why…. bersambung)