Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 336 Gresik (Kebuntelukdalam) Tanpa Papan Nama, Terkesan Proyek Siluman

Gresik | RADARJATIM.CO – Warga Desa Kebuntelukdalam Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik menyoroti  dan mengeluhkan proyek Rehabilitasi SDN 336 di Desa Kebuntelukdalam tanpa papan informasi proyek sebagai salah satu syarat keterbukaan informasi publik dengan menggunakan anggaran negara dari hasil pajak rakyat

Sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaannya tak berlaku di Kabupaten

Dari pengaduan warga tersebut, akhirnya Tim investigasi RADARJATIM.CO, Saiful Anam melakukan survei ke lokasi pengerjaan rehab ruang kelas sekolah ditemukan tanpa dipasang plang nama yang memuat, pelaksana CV atau PT, nilai dan sumber anggaran hingga dapat diduga sebagai proyek siluman yang melakukan banyak pelanggaran

Sementara itu kepala sekolah kepada pihak Pelaksana yang tidak transparan karena ketika mempertanyakan RAB tidak diperbolehkan, Jadi tidak diketahui jumlah anggaran, sumber dan tahapan pengerjaanya.

“Jangankan dari pihak instansi atau dinas terkait masyarakat pun berhak mengetahui dan mempertanyakannya, karena ini adalah anggaran negara yang digunakan, sehingga semua elemen masyarakat berhak mengetahui dan mengawasinya dengan berlandaskan UU nomor: 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ungkapnya Minggu (29/10/2023)

Dijelaskan, dengan adanya program Pemerintah RI melaui dana alokasi khusus (,DAK) di Kemendiknas RI terus menggelontorkan anggaran besar demi meningkatkan mutu pendidikan dan memberi bantuan sarana pendidikan hingga pelosok daerah yang bertujuan meningkatkan mutu/kualitas pembelajaran.

Namun dalam pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan mendapat sorotan dari masyarakat setempat

Proyek Siluman itu mendapat sorotan tajam dari LSM GMBI Bawean Junaidi pasalnya di LPSE belum tercantum nama pelaksana rekanan atau blum di klik’ tapi kenapa sudah dikejakan rehab kelas dan keberadaan plang informasi proyek ini seharusnya sudah ada disiapkan sebelum tahap pekerjaan dimulai, yang bertujuan agar pelaksanaan setiap item pekerjaan proyek dapat berjalan dengan maksimal,” tegasnya.

Melalui papan informasi proyek ini, disebutkan agar publik dapat memahami bahwa dana bersumber dari APBN atau DAK baik dari Pemda atau pemerintah pusat.

“Dengan tidak adanya papan plang informasi proyek di pembangunan rehab tersebut maka pihak Pelaksana dan Diknas Gresik diduga secara sengaja tidak mengindahkan Perpres No.70 thn 2012 tentang pemasangan papan plang proyek wajib dan Keppres No.80 thn 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan memasang papan nama proyek sehingga semakin memperkuat aturan dalam UUD No.14/2008/tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP),” jelasnya.

Junaidi menambahkan proyek rehab ruang kelas tersebut disinyalir jadi ajang Bancakan oknum rekanan, makelar dan oknum Dinas pendidikan kabupaten Gresik, maka Inspektorat jangan tutup mata dan Jangan berdiam diri harus menyikapi dengan melakukan monitoring secara ketat agar tidak terjadi korupsi

Masih Junaidi juga mempertanyakan kepada pelaksana proyek bernama Sohofii yang notabene adik ipar dari oknum DPRD Gresik dan untuk besarannya anggaran itu dia malah tidak transparan (tertutup), padahal terlihat kayu yang digunakan untuk atap sekolah sebagian besar kayu bekas dan kayu itu tidak sesuai standar dengan kayu yang seharusnya dipakai.

Kepala sekolah juga mempertanyakan RAB rehab kelas kepada Sohofii tapi tidak diperbolehkan, akhirnya langsung menghubungi yang bersangkutan beberapa kali tapi tidak diindahkan, ujarnya

Terpisah Kepala Dinas pendidikan kabupaten Gresik melalui kasi Sarpas Hikam saat dikonfirmasi radarjatim.co melalui pesan WhatsApp terkait proyek rehab kelas sekolah siluman yang belum ada nama rekanan pelaksana di LPSE kabupaten Gresik tersebut belum memberikan keterangan terkesan Tutup mata dan masa bodoh Dengan konfirmasi wartawan hingga berita ini dinaikkan

(Anm)