Gresik [Radarjatim.co – Angaran dana desa tahun 2020 yang di kucurkan pemerintah untuk membangun Tembok penahan tanah (TPT ) desa Kebuntelukdalam Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik yang di laksanakan oleh Tim pengelola kegiatan (TPK) desa cendrung tak bermutu dan dikerjakan asal-asalan
Pembangunan TPT yang berlokasi di Dusun Laccar Desa Kebuntelukdalam dengan anggaran dari Dana Desa Rp 51.694.000, Volume:
Panjang : 81 m
Tinggi: 1.1 m
Hasil pekerjaannya tidak sesuai yang diharapkan masyarakat dan papan informasi awalnya tidak terpasang.
Dari pantauan radar Jatim setelah melakukan investigasi dan survei ke lokasi proyek, papan nama informasi baru dipasang oleh Kades Kebuntelukdalam Salaman melalui Kasun Laccar, Nur Rahman, Minggu (10/1/2021) Terkesan tidak transparan sebab beberapa kali didatangi Tim Radar Jatim, Salaman selaku Kades enggan dikonfirmasi dan selalu menghindar dengan alasan selalu sibuk kegiatan lain di luar.
Seperti yang terlihat nyata Pembangunan TPT baik dari segi adukan atau campuran material bangunannya cendrung mengurangi mutu bahkan banyak kejanggalan yang berbau aroma korupsi dengan Modus Mark up seperti: upah tukang, campuran adonan coran semen dikurangi dan
Saluran air menggunakan batang pohon pisang padahal semestinya mengunakan pipa paralon (sesuai di foto) hingga berpotensi cepat terjadi abrasi dan ambrol.
Sementara ini Tim Radar Jatim menanyakan RAB proyek TPT tersebut langsung ke Sekdes Kebuntelukdalam, Moh.Faqih dan Bendahara Desanya, katanya tidak mengetahuinya sebab RAB proyek TPT dipegang Kadesnya Rabu (13/12021)
Dikonfirmasi terpisah Camat Sangkapura, HamimS.Sos. M.M menyatakan biar Dinas teknis yang mengevaluasinya dan bagian teknis itu PUTR Gresik sedangkan kita hanya sebagai fasilitator saja, imbuhnya, Rabu (20/1/2021)
Terpisah Penggiat Anti korupsi Gresik, Mamat Genio mengatakan bahwa anggaran Negara yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Pulau Bawean seperti Dana hibah ke Pokmas, ADD, Dana Desa dll berpotensi rawan penyelewengan atau korupsi disebabkan lemahnya pembinaan dari DPMD Gresik, lemahnya pengawasan dari Inspektorat (APH) yang semestinya pro aktif memeriksa dan Adakan money realisasi dana desa
Ditandaskan Mamat sebab minimnya peran serta masyarakat yang mengawasinya, di sinilah mesti selalu hadir peran media Pers sebagai kontrol sosial untuk berperan aktif ikut memantau alokasi realisasi anggaran Negara agar maksimal dan tepat sasaran serta tidak dijadikan ajang bancakan para Oknum pejabat nakal yang bermental Korupsi,
( Anam/Sufairi-Next)
