BUDAYA  

Ketua DPRD Gresik Keluhkan Biaya Rapid Test Yang Dilakukan Oleh Peserta UTBK 2020

Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani saat menemui peserta UTBK di Klinik Farahita, Gresik

Radarjatim. Co | Gresik – Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Klinik Farahita yang mengalami lonjakan untuk rapid test yang dilakukan oleh para calon mahasiswa yang akan mengikuti tes ujian tes tulis bebasis komputer (UTBK) masuk perguruan tinggi di Klinik Farahita Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Gresik/Gresik. Jumat (3/7/2020).

“Adik-adik kita yang hendak menempuh penidikan tinggi di perguruan tinggi disyaratkan melakuka rapid test, serta melampirkan surat keterangan hasil rapid test saat tes masuk perguruan tinggi dan itu tertulis di perwali Surabaya. Sehingga ada lonjakan dari para calon mahasiswa seperti hari ini,” ungkap Gus Yani sapaan akrab Fandi Ahmad Yani.

Baca Juga :  IKSASS Situbondo Bagikan 3 Ton Tomat Untuk Ringankan Beban Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi

Gus Yani prihatin terhadap kinerja pemerintahan Gresik yang tidak bisa berika pelayanan di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Pemerintah harus hadir, karena biaya rapid test sangat tinggi,” tegasnya.

Apa ada perbedaan biaya dengan puskesamas atau di instansi milik pemerintah dengan swasta yang dalam hal ini Farahita.

Gus Yani menjelaskan, pasti ada perbedaan instansi milik pemerintah dan instansi milik swasta. Pihak Farahita memberika diskon dan promosi untuk rapid test dengan harga Rp 199 rb mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai 13 Juli 2020.

Baca Juga :  Wabup Gresik Paparkan Keuntungan Dari Menunaikan Zakat Profesi Untuk Masyarakat

“Saya harap pemerintah harus hadir karena ini bagian tanggung jawab pemerintah, karena adik-adik kita yang akan masuk ke perguruan tinggi mensyaratkan hasil rapid test tidak hanya Surabaya tapi Madura juga berlaku,” tuturnya.

Terkait anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik pihaknya sudah memberikan alokasi dana.

“Sudah kita gedok untuk penanganan Covid-19  Rp 298 Miliyard. Dengan rincian Rp 210 Miliyard sebagai jaring pengamanan sosial (JPS) atau bantuan sosial. Intensif  Nakes Rp 27 Miliyard dan penyediaan rapid test Rp 14 Miliyard. Tentunya anggaran ini bisa digunakan untuk para calon mahasiswa dan santri yang akan kembali ke pondok. Itu sebagai tanggung jawab kita,” tambahnya.

Baca Juga :  Musda MUI Kecamatan Driyorejo Kembali Memilih H. Khuzaini Sebagai Ketua

“DPRD Gresik siap ketika nanti ada evaluasi anggaran penangan Covid-19 Gresik ini kurang, akan kami tambahi, tetapi kami prihatin saat sudah dilakukan alokasi anggaran yang ada, tapi masih banyak persoalan yang ada. Sampai hari ini bantuan transisi new normal kepada santri juga belum dirasakan, dan calon mahasiswa yang harus bayar rapid test ini. Pemerintah kurang serius dalam hal ini,” pungkas Yani. (Biro Gresik  )