Eksekusi Rumah di Malang Berdasarkan Putusan Hukum Tetap

Malang | Radarjatim co. ~ Eksekusi pengosongan rumah di Jalan Simpang Teluk Grajakan No.29, RT.015, RW.002, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan saksi-saksi.

Proses eksekusi dilakukan oleh juru eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN) Malang, berdasarkan putusan perkara perdata No.321/Pdt.G/2020/PN Malang tanggal 12 Oktober 2021, yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.830/PDT/2021/PT SBY tanggal 25 Januari 2022, dan putusan Mahkamah Agung No.5084 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Pihak pemohon, H. Slamet Yasin, warga Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, mengajukan eksekusi terhadap Natalia Cahyanti dan dua rekannya, warga Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sebagai tergugat/termohon.

Baca Juga :  Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan, Sasar Hutan Tanami Pohon Sukun di Pulau Bawean

Menurut Panitera PN Malang, Rudi Hartono, “Sebelumnya telah dilakukan upaya aanmaning kepada termohon untuk mengosongkan rumah secara sukarela. Namun, karena tidak ada itikad baik, Ketua PN Malang mengeluarkan perintah eksekusi.”

Permasalahan berawal dari transaksi jual beli pada tahun 2016 antara pemohon dan termohon. Natalia Cahyanti dan almarhumah Nurifa tidak menyerahkan objek rumah meski sudah menerima pembayaran.

Gugatan diajukan oleh pemohon pada tahun 2020 dan dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung. Putusan ini menguatkan hak pemohon untuk memiliki rumah tersebut, setelah melalui proses hukum panjang.

Baca Juga :  Gaji dan THR Karyawan PT Arja Kayu Lapis Indonesia Masih Jauh di Bawah UMK dan Belum Patuhi PP NOMOR 36 TAHUN 2021

Kuasa hukum pemohon, Leo A. Permana, menegaskan bahwa pihaknya telah menomorsatukan rasa kemanusiaan dengan melakukan upaya mediasi berkali-kali sebelum eksekusi dilakukan. “Kami sudah berusaha menawarkan solusi termasuk saat aanmaning yang dihadiri ketua pengadilan dan panitera, tetapi tetap tidak ada itikad baik dari pihak termohon,” ujarnya.

Namun, termohon tetap tidak bersedia mengosongkan rumah, berdalih adanya hutang piutang. Meski demikian, selama tujuh tahun termohon tidak melakukan cicilan apapun.

Baca Juga :  Saldo Tak Kunjung Masuk, Keluarga Penerima Manfaat PKH dan BPNT Mejerit Pilu

Proses eksekusi berjalan lancar dengan pengawasan ketat dari pihak keamanan. Rumah yang menjadi objek sengketa kini resmi diserahkan kepada pemohon, H. Slamet Yasin, sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

“Saya merasa lega akhirnya proses panjang ini berakhir dan hak saya diakui,” kata H. Slamet Yasin. Rumah yang dieksekusi kini hanya menyisakan sampah dan barang-barang tidak berharga, menunjukkan sisa-sisa ketidakpatuhan terhadap putusan hukum.

 

Penulis: Thefah Permata Qalby

Awanda Ismul Fauzi

Annisa Pangestu Raharjo

Anelzha Putri Azhari