GRESIK [RADARJATIM. COM] – Menjelang berakhirnya pemerintahan Sambari – Qosim (SQ) jilid II, kinerja eksekutif terus mendapat sorotan tajam dari legislatif. Sebab, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) semakin buruk dan tak transparan. Salah satunya, terkait dalam penyusunan anggaran.
Realitas tersebut terungkap dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dengan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik yang membahas finalisasi kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) APBD 2021.
Sebab, Timang secara sepihak mengalihkan usulan anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah direkomendasikan oleh komisi-komisi di DPRD Gresik ketika membedah dokumen draft usulan kegiatan dan anggaran dari mitra kerjanya sesuai draft recana kerja anggaran (RKA). Alhasil, rapat anggaran berlangsung panas.
“Kalau memang mengalihkan anggaran, seharusnya timang memberikan penjelasan kepada kami. Kenyataannya, kami harus mencecar dengan pertanyaan dan memelototi, baru ketahuan adanya pengalihan sepihak anggaran yang telah direkomendasikan oleh komisi-komisi untuk OPD yang menjadi mitra kerjanya,”ungkap Anggota Banggar DPRD Gresik, Wafiroh Ma’shum, MM seusai rapat anggaran, kemarin.
Diakui politisi PKB ini, terjadi ketegangan dalam rapat anggaran yang dipicu oleh timang yang mengalihkan sepihak anggaran untuk OPD tersebut. Sehingga, terkesan eksekutif tidak menghargai kerja keras dari komisi-komisi di DPRD Gresik yang membedah bersama OPD yang menjadi mitra kerjanya.
“Rencana anggarannya masih ada, tetapi dialihkan pada OPD lain. Sebab, banyak sekali rekomendasi dari komisi setelah rapat dengan mitra kerjanya, tetapi tak muncul,”imbuh dia.
Seharusnya, sambung Wafiroh Ma’shum, timang secara terbuka menjelaskan ke banggar terkait pengalihan rencana anggaran yang telah direkomendasikan oleh komisi-komisi untuk OPD mitra kerjanya. Sehingga, tak perlu ada gegeran karena banyak usulan anggaran yang hilang.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Banggar lainnya, Muhammad yang mengaku memelototi anggaran mitra kerja dari Komisi IV DPRD Gresik. Apalagi, dia sekaligus menjabat ketua Komisi IV. Sehingga, catatan dan rekomendasi ketika rapat membedah RKA dengan mitra kerjanya, masih disimpan.
“Salah satunya, anggaran untuk bosda (bantuan operasional sekolah daerah). Kita minta anggaran bosda dicoret kalau hanya sekolah negeri yang mendapatkan dari APBD Gresik 2021 nanti,”tandas dia.
Sebab, sekolah swasta juga membutuhkan bosda tersebut. Dan tahun-tahun sebelumnya, bosda untuk sekolah swasta juga diberikan. Apalagi, rekomendasi dalam rapat komisi IV dengan mitra kerjanya, merekomendasikan adanya bosda sekolah Swasta dan Negeri.
“Akhirnya, disepakati masih ada bosda untuk sekolah swasta di APBD 2021 nanti,”tandas dia.
Menurut politisi PKB ini, banyak permasalahan yang belum tuntas dalam rapat anggaran sebelum finalisasi dan penandatanganan KUA PPAS 2021 antara bupati dan pimpinan DPRD Gresik itu.
“Banyak yang masih luput untuk kita tanyakan. Termasuk, ada usulan anggaran jaringan perpipaan air bersih di Dinas PUPR (pekerjaan umum dan tata ruang),”papar dia.
Sebelum finalisasi dan penandatanganan dalam rapat lanjutan nanti, pihaknya masih akan memelototi lagi untuk mengecek usulan anggaran dari komisi-komisi baik yang rencana dinaikkan maupun dikepras.
(Red)