Diduga Takut dikonfirmasi, Kades Klotok Suheri Hobi Blokir Nomor Wartawan

 

Gresik | RADARJATIM.CO. ~ Sikap tak terpuji di tunjukkan oleh Suher Kepala Desa Klotok, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

Suheri memblokir nomor HP wartawan ketika dimintai konfirmasi mengenai pekerjaan Dana Desa dan Realisasi Dana Desa Tahun 2023 Tahap 2 yang belum dilaporkan ke OMSPAN. Kamis (15/2/2023).

kades bukannya memberikan jawaban yang baik Kepada wartawan, tapi malah memblokir No HP dan kontak WhatssApp Wartawan.

Pegiat anti Korupsi, Sahar Sulur mengatakan, selain aksi memblokir, Kades Suheri juga terlihat alergi terhadap media, ini terlihat dari saat awak media mengajak wawancara dan bertemu di kantor, tapi Kades tidak merespon.

” Sangat disayangkan, seharusnya pelayan publik maupun pelayanan memberikan informasi kepada khalayak umum adalah hal yang penting sesuai amat UU keterbukaan informasi publik kita mengacu pada UU RI Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, Hak pemohon informasi publik pada pasal 4, setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Seperti Melihat dan mengetahui informasi publik. Disertai dengan Kewajiban Badan Publik pasal 7. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan yang ada,” terang Sahar.

Baca Juga :  Wisata A one Trawas Persulit Jurnalis yang Akan Liputan

Dia menambahkan, dalam setiap kegiatan jurnalistik, dirinya selalu mengedepankan kode etik jurnalis, akan tetapi Kepala Desa Klotok malah lebih memilih blokir nomor Wartawan.

Baca Juga :  LSM BIN DPD Jawa-Timur Sorot Lokasi Parkir Alun-Alun Trunojoyo

“Sebagai seorang pejabat publik tidak perlu memblokir nomor WA, itu tandanya pejabat tidak Mampu memegang amanah ketika ada kritik yang membangun,” tegas Sahar.

“Memblokir HP seorang wartawan sama saja dengan menghalang-halangi kerja Pers, Kades Sulaiman diduga melanggar Undang – Undang Pers No 40 Tahun 1999.” tegasnya.

Hal ini mengacu pada Kemerdekaan Pers sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers : Bahwa Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Untuk itu dirinya bersama rekan rekan wartawan berharap dan meminta kepada Camat dan Dinas yang berkompeten, agar mengevaluasi kinerja Kepala Desa Klotok, kalau tidak mau dikritik lebih baik berhenti saja jadi kepala desa.

Baca Juga :  MAPAN Terus Proaktif Kawal Kasus Dugaan Pencabulan di Pulau Bawean hingga Tuntas

Camat Balongpanggang, Suryo Wibowo ketika di konfirmasi, kamis (15/2/2024) mengenai permasalahan ini tidak tersambung, dihubungi melalui seluler terlihat berdering namun tidak diangkat, dikirim pesan WhatsApp juga tidak dibalas.

Sebelumnya, Awak media ingin melakukan wawancara mengenai beberapa pekerjaan DD dan Laporan realisasi Dana Desa 2023 tahap 2 yang diduga belum disampaikan ke OMSPAN.

Sampai berita ini masuk ke meja redaksi, Kepala Desa Suheri tidak dapat di hubungi, menghilang bak ditelan bumi.

(Red)