Ilustrasi: sejumlah uang muka yang diminta oleh oknum Perangkat Desa dengan dalih akan diberikan program hibah dari Pemrov Jatim
NGANJUK || RADAR JATIM.CO-Banyaknya peluang akses jaringan birokrasi yang mempunyai program baik dari kementerian ataupun dari propinsi akhir-akhir ini digunakan kesempatan dalam kesempitan oleh oknum perantara (broker) program tersebut, Hal itu banyak terjadi di kabupaten Nganjuk dengan sasaran di desa-desa,tapi kenyataan program tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
Untuk kabupaten Nganjuk sendiri, Saat ini menurut informasi yang diterima dari Nara sumber ada kurang lebih 15 desa yang menjadi sasaran.berawal dari oknum perangkat desa inisial S menawarkan program hibah bersumber dana dari propinsi,yang akan terealisasi pada TA 2022,seandainya desa mau menerima program tersebut maka kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan diminta uang di muka, sedangkan besaran nominal uang yang diminta desa satu dengan yang lainnya tidak sama,mulai dari 10 juta sampai 40 juta,bahkan ada yang diberi kwitansi,dan ada juga desa disuruh transfer ke bank atas nama Suwito.
Seperti yang disampaikan oleh kepala desa ngronggot saat dikonfirmasi media radarjatim.co, Rabu, (20/07/2022,) di rumahnya, mengatakan, “awalnya saya ragu ditawari program tersebut tetapi saya yakin setelah saya diajak ke kantor PUPR Propinsi Jatim untuk bertemu dengan Suwito pegawai PUPR propinsi setelah sampai di kantor, Suwito tidak bisa menemui akhirnya diwakilkan oleh Budi dan saya dibawa di cafe (kedai kopi) setelah ngobrol-ngobrol saya diminta menanda tangani proposal program tersebut,setelah itu uang saya serahkan langsung sejumlah Rp 20juta, tidak hanya itu saja selang beberapa Minggu Suwito menghubungi saya minta uang lagi dengan alasan untuk biaya bimtek di malang kalau itu melalui transfer ada bukti transfernya tapi di rekening yang berbeda pokonya saya hitung hampir Rp.40juta lebih pengeluaran saya,jelas kades ngronggot, tetapi sampai sekarang tidak ada perintah untuk berangkat bimtek padahal ini sudah bukan July terus kapan pelaksanaannya kalau misal saya dapat program tersebut kalau mendekati akhir tahun ya nggak mungkin, lalu bagaimana membuat SPJ nanti , Bimtek saja belum sampai sekarang, jelas kades ngronggot.
Lanjut, Kades ngronggot menjelaskan, Setelah tidak ada kepastian dari Surabaya saya menanyakan pada orang yang pertama kali datang kebsini, Setelah saya tanyakan,oknum perangkat desa Rowo Marto Sutrisno datang ke rumah dengan memberikan jawaban pokoknya ditunggu antara bulan Oktober sampai September kalau nggak ada uang dikembalikan separuh, “pungkas kades ngronggot saat dikonfirmasi, oleh beberapa awak media.
Sementara itu Sutrisno selaku perangkat desa belum bisa ditemui untuk dikonfirmasi terkait program hibah propinsi, ketika dihubungi melalui WhatsApp oleh Sutrisno dijawab, “saya masih repot mas besuk saja ya.
(Sony)
