Dana Hibah Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan, Diduga Sarat Korupsi

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kepala PWMOI, HM. Jusuf Rizal,SH, (foto/istimewa)

 

Jakarta | RADARJATIM .CO — Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) tengah mengirim surat resmi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dugaan kebocoran dana hibah sebesar Rp. 2,9 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kepala PWMOI, HM. Jusuf Rizal,SH, menyatakan bahwa ini merupakan masalah serius yang berkaitan dengan integritas para wartawan dan institusi PWI. Minggu, 7/4.

Baca Juga :  Korupsi Rp 300 Juta, Kejari Bangkalan Tetapkan Kades dan Camat sebagai Tersangka

Menurut Jusuf Rizal, dana hibah sebesar Rp. 6 miliar yang diberikan oleh Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW diduga telah dikorup oleh oknum di PWI Pusat. Hal ini disorot setelah Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, mengungkapkan adanya kecurangan yang melibatkan beberapa anggota PWI Pusat dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Dari total bantuan Rp. 6 miliar, sebesar Rp. 2,9 miliar diduga telah diselewengkan dengan dalih memberikan kickback kepada oknum perantara di Kementerian BUMN.

Baca Juga :  Gawat ! Pengrusakan Rumah Janda di Kebonan Klakah Diduga Libatkan Oknum Kades

PWMOI tidak hanya meminta penjelasan dari Kementerian BUMN, tetapi juga menuntut pengungkapan identitas oknum di dalam Kementerian BUMN yang terlibat dalam permintaan kickback tersebut. Selain itu, PWMOI mendesak untuk dilakukannya audit terhadap penggunaan dana hibah tersebut, mengingat sumbernya berasal dari uang negara.

Jusuf Rizal juga menyoroti fakta bahwa biaya pelaksanaan UKW seharusnya dibebankan kepada peserta, namun dana hibah tersebut justru dimanfaatkan secara tidak benar. Ia mempertanyakan seberapa banyak wartawan yang telah mengikuti UKW dengan menggunakan dana hibah tersebut, serta lokasi pelaksanaannya yang hingga saat ini hanya terealisasi di 10 dari 30 provinsi yang ditargetkan hingga Juli 2024.

Baca Juga :  Sindikat Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap Ditresnarkoba Polda Jatim

Kasus ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kompetensi wartawan malah disalahgunakan. PWMOI bersikeras bahwa jika ada oknum wartawan yang terlibat dalam korupsi dana hibah tersebut, mereka harus dihukum secara hukum untuk memberikan efek jera.

Sumber: KabarNgetren